DPR soal Rakyat Mau Patungan Beli Hutan: Sindiran Tajam untuk Pemerintah

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai, gerakan ajakan membeli hutan secara patungan yang digaungkan organisasi non-pemerintah Pandawara, merupakan bentuk sindiran keras terhadap pemerintah atas kerusakan hutan yang terus terjadi.

“Ini sindiran tajam untuk pemerintah, meskipun secara ide menarik dan wujud kepedulian bersama terhadap rusaknya hutan dan lingkungan,” katanya saat dihubungi Forum Keadilan, Rabu, 10/12/2025.

Ia mengatakan, munculnya ide patungan membeli hutan untuk mengatasi deforestasi mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat, khususnya warganet, terhadap kondisi degradasi hutan yang terus memburuk dan kerap memicu bencana ekologis yang memakan korban jiwa serta kerugian harta benda. Sementara itu, menurutnya, para pelaku perusakan hutan kerap lolos dari tanggung jawab.

“Ide ini adalah tamparan bagi para pengambil kebijakan yang begitu mudah memberikan izin konsesi tanpa pengawasan memadai,” ujarnya.

Daniel menyebut, apabila gagasan tersebut berhasil, hal itu dapat menjadi terobosan baru dalam upaya menyelamatkan hutan. Dengan konsep patungan, hutan dapat dimiliki dan dijaga langsung oleh rakyat, bukan hanya oleh negara. Ia mencontohkan langkah serupa yang pernah dilakukan pendiri The North Face yang membeli hutan seluas sekitar dua juta hektare di Chile dan Argentina untuk dilestarikan dan melindunginya dari praktik penebangan.

Menurut Daniel, kondisi hutan rusak saat ini merupakan warisan puluhan tahun kelalaian. Oleh karena itu, ia menyerukan perlunya gerakan bersama untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan hutan.

“Kita tidak ingin kembali merusak hutan yang tersisa. Hutan harus dijaga dan dilestarikan. Terima kasih kepada netizen yang peduli, mari bergerak bersama,” pungkasnya.*