Luhut Buka Suara Soal Bandara IMIP di Morowali

FORUM KEADILAN – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait Kawasan industri Morowali, termasuk isu Pembangunan bandara di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Luhut awalnya menjelaskan program hilirisasi. Di mana, kebijakan hilirisasi yang saat ini menjadi fondasi pengembangan Kawasan industri, termasuk Morowali, sudah melalui proses Panjang.

Luhut menegaskan bahwa hilirisasi bukan Keputusan instan, tetapi gagasan yang sudah digagas sejak dirinya menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 2001.

“Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saya bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih sebelas tahun. Sejak awal, kami melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang kita miliki,” ujar Luhut dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 1/12/2025.

Ia menjelaskan salah satu tonggak penting dari strategi hilirisasi adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan lalu diresmikan pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pembangunan kawasan itu, menjadi titik balik yang menegaskan bahwa Indonesia tak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.

Tetapi, di sisi lain mendatangkan investor asing bukanlah hal yang mudah. Usai mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi, hanya Cina yang kala itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan kita.

“Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi,” jelasnya.

Luhut menyebut hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor biji yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar US$1,2 miliar per tahun, hal itu menjadi Sebagian besar seperti tanah dan air, karena hanya sekitar 2 persen kandungannya yang dapat diambil.

Luhut mengungkapkan Jokowi awalnya merasa khawatirnya karena Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekspor. Banyak Menteri juga tak setuju karena takut kehilangan pemasukan jangka pendek.

Namun, usai melalui pembahasan mendalam, dirinya mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Presiden. Luhut pun menyampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi usai itu manfaatnya akan terlihat jelas.

“Dalam waktu satu bulan, Presiden menyetujui langkah tersebut, dan Tiongkok pun siap bekerja sama. Amerika Serikat tidak memiliki teknologi ini, dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk ketika bertemu saya beberapa waktu lalu, bahwa AS tertinggal cukup signifikan dari Tiongkok,” ujarnya.

Kemudian, hilirisasi di Morowali mulai berjalan, dari nikel ore menuju produk bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode yang hari ini digunakan di berbagai industri global.

Tahun lalu ekspor sektor tersebut mencapai US$34 miliar dan akan meningkat menjadi US$36 hingga 38 miliar pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor stabilnya ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Luhut mengakui dalam perjalannya terdapat banyak tantangan. Tetapi, setiap Keputusan pihaknya buat melalui proses yang terpadu, transparan, dengan perhitungan untung rugi yang jelas, dan yang menjadi titik pijak utama adalah kepentingan nasional.

Ia menilai dalam sebuah kerja sama, mustahil semua pihak menang selalu ada proses give and take. Di dalam kerja sama investasi strategis, terdapat juga sejumlah yang pihaknya tetapkan dan sampaikan kepada Cina untuk dapat memastikan bahwa investasi itu membawa manfaat maksimal bagi Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh mitra internasional, termasuk Cina, dan menjadi landasan dalam setiap proses negosiasi, sepertinya:

1. Penggunaan Teknologi Terbaik.

Seluruh investor diwajibkan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak diperkenankan membawa teknologi kelas dua (second-class technology). Pihaknya memastikan bahwa standar lingkungan Indonesia dipatuhi secara ketat.

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal

Investor asing wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia. Pihaknya memahami bahwa di daerah luar Jawa, khususnya wilayah Timur yang masih berkembang, terdapat keterbatasan tenaga ahli.

Namun, kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal tetap menjadi prinsip utama, dengan ruang pendampingan dan pelatihan untuk mengisi kekurangan keahlian tersebut.

3. Pembangunan Industri Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Setiap investasi harus berkontribusi pada pembangunan industri yang terintegrasi dari proses hulu hingga hilir agar menghasilkan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi negara industri yang berdaya saing.

“Saat ini Indonesia memiliki ekosistem lithium baterai, baik LFP atau NCM, yang cukup lengkap, saya kira no tiga setelah Tiongkok, dan Korea Selatan. Kita sudah bisa mengekspor anoda, katoda dan lithium hydroxide/carbonate yg merupakan elemen penting dalam lithium baterai. Banyak negara negara lain yang ingin mencontoh kita,” ujar Luhut.

4. Transfer Teknologi dan Capacity Building

Dalam pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Tiongkok, Menteri Perdagangan, dan Menteri Luar Negeri mereka, Luhut menegaskan bahwa kerja sama harus mencakup transfer teknologi.

Luhut mengatakan bahwa Menteri mereka menyetujui ini, sehingga program capacity building dapat berjalan untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia.

“Hari ini, total nilai investasi di sektor hilirisasi mencapai US$71 miliar, di mana untuk Morowali nilainya mencapai lebih dari US$20 miliar, mempekerjakan lebih dari 100 ribu tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan sampai saat ini,” kata Luhut.

Sementara, terkait persoalan lingkungan dan yang lainnya, dirinya berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, yang ditunjuk Presiden Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia, untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada “negara dalam negara” yang melanggar hukum kita.

Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang dirinya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand.

“Jika mereka berinvestasi US$20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional. Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau weda bay menjadi bandara internasional,” jelasnya.

Mengenai masalah lingkungan, sejak 2021, Luhut mengaku telah meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Cina yang belum dapat memenuhi standar lingkungan.

Selama menjabat, lanjutnya, dirinya juga ikut menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. Dirinya tak pernah terlibat dalam bisnis apapun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas.

Oleh karena demikian, bila ada pihak yang menuduh Keputusan ini dibuat sepihak oleh Jokowi dan menegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh dirinya.

“Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut. Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika; kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk,” pungkasnya.*