DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Bencana di Sumatera, Kemenhut Jadi Leading Sector

FORUM KEADILAN — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, menanggapi viralnya musibah banjir yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, yang memperlihatkan banyaknya gelondongan kayu terseret arus hingga terbawa ke laut.

Menurutnya, fenomena tersebut menimbulkan tanda tanya besar publik terkait dugaan kerusakan hutan dan praktik illegal logging.

“Jadi sudah sangat viral ya. Seluruh warga melihat dan terheran-heran bagaimana bencana banjir bukan hanya air, tetapi bahkan dipenuhi oleh begitu banyak kayu,” kata Daniel Johan, di Kawasan Cibubur, Jakarta, Sabtu, 29/11/2025.

Untuk menjawab keheranan publik dan menunjukkan keseriusan pemerintah, Daniel mendesak pembentukan tim investigasi guna menelusuri asal-usul gelondongan kayu tersebut.

“Kita mendorong segera pemerintah membentuk tim investigasi. Untuk menelusuri dari mana kayu-kayu itu sampai bisa hanyut segitu banyaknya. Apakah ada illegal logging? Siapa pelakunya? Seberapa besar hutan alam yang dirusak? Dan segera lakukan tindakan tegas terhadap pelanggar yang ada,” ujarnya.

Bahkan, kata Daniel, Komisi IV DPR RI akan mempertanyakan hal ini dalam rapat kerja berikutnya bersama Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait lainnya.

“Ya tentu kita akan mendorong nanti raker berikut. Secepatnya kita akan pertanyakan itu kepada Kementerian Kehutanan. Tetapi secara umum pemerintah harus merespons cepat, segera bentuk tim investigasi. Sehingga masyarakat merasa tenang, merasa percaya, trust, terhadap pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembentukan tim investigasi menjadi penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Yang paling penting, tim investigasi ini untuk mencegah tidak terulangnya. Karena kalau terulang, anomali cuaca akan semakin kuat, akan semakin cepat. Enggak hanya di Sumatera, nanti seluruh pulau akan terlanda bencana,” katanya.

Menurutnya, yang menjadi leading sector atau Koordinator utama dari tim investigasi tersebut harus berada di bawah koordinasi Kementerian Kehutanan dengan dukungan aparat penegak hukum. “Ya tentu Kementerian Kehutanan beserta seluruh penegak hukum. Saling tim koordinasi,” pungkasnya.*