Keracunan MBG: Salah Bahan atau Salah Pengawasan?
Muhammad Nalar Al Khair
Direktur Pangan, Desa, dan UMKM Sigmaphi Indonesia
FORUM KEADILAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang memadai justru memunculkan rangkaian persoalan kesehatan yang mengejutkan publik. Data Badan Gizi Nasional (BGN) yang disajikan dalam rapat dengan Komisi IX DPR pada 12 November lalu mengungkap bahwa 48 persen kasus keracunan nasional berasal dari MBG. Angka ini bukan hanya alarm keras, tetapi juga menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai kesiapan program ini sejak awal. Jika hampir separuh masalah keracunan nasional bersumber dari program pemerintah, maka jelas ada yang salah dalam perencanaan maupun implementasinya.
Masalah tidak berhenti pada besarnya angka kasus. Publik dibuat terkejut dengan pernyataan Kepala BGN yang menyebut petani sebagai penyebab maraknya keracunan. Pernyataan ini terasa gegabah dan tidak berdiri di atas evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan pengelolaan MBG. Petani dijadikan pihak yang paling mudah disalahkan, padahal produk pertanian hanya salah satu komponen dari proses panjang hingga menjadi makanan siap konsumsi. Dalam konteks pengelolaan pangan, kesalahan bisa saja terjadi akibat kondisi on-farm ataupun pada tahap pengolahan dan penyajian. Oleh karena itu, menyalahkan petani hanyalah jalan pintas yang mengabaikan kompleksitas masalah.
Jika Kepala BGN ingin mencari akar persoalan secara jernih, langkah paling mendasar seharusnya adalah melakukan audit dapur MBG secara komprehensif. Prosedur pengolahan makanan, kualitas air, sanitasi peralatan, dan standar kebersihan tenaga pengolah merupakan faktor paling krusial dalam mencegah keracunan. Kasus keracunan di Jawa Barat misalnya, yang disebut-sebut karena kandungan nitrit, tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa semua persoalan di daerah tersebut berpangkal pada produk pertanian. Apalagi untuk daerah lainnya. Justru investigasi secara menyeluruh dan rinci sangat dibutuhkan agar solusi penyelesaiannya bisa tepat sasaran.
Penting bagi BGN untuk menyampaikan persoalan secara adil dan menyeluruh, tidak memilih-milih fakta mana yang ingin diangkat. Jika ingin bicara soal penyebab keracunan, maka sampaikan pula data terkait SPPG yang tidak berjalan sesuai SOP. Publik berhak mengetahui bagaimana standar kebersihan, pengelolaan pangan, dan mekanisme kontrol kualitas dijalankan di lapangan. Transparansi seperti ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab, tetapi juga membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Program sebesar ini tidak boleh dikelola dengan budaya saling lempar tanggung jawab.
Data per 11 November 2025 menunjukkan bahwa dari total 14.773 Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), baru 1.619 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Artinya, hanya sekitar 11 persen dapur yang memenuhi standar dasar kebersihan, sebuah capaian yang jelas masih jauh panggang dari api untuk ukuran program nasional yang setiap hari menyediakan makanan bagi anak-anak. Rasio serendah ini menggambarkan lemahnya pengawasan sekaligus rendahnya kesiapan infrastruktur dapur MBG di lapangan. Fakta bahwa lebih dari 13.000 dapur belum tersertifikasi justru jauh lebih berbahaya dibandingkan dugaan kesalahan yang diarahkan kepada petani. Dengan kondisi demikian, risiko keracunan seperti yang terjadi belakangan ini sesungguhnya hanya menunggu waktu untuk kembali terulang jika tidak dibenahi serius.
Sebelum Kepala BGN menunjuk petani sebagai pihak yang bertanggung jawab, lebih bijak jika evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap seluruh rantai produksi MBG. BGN adalah institusi yang punya mandat, kewenangan, sekaligus kapasitas untuk melakukan evaluasi tersebut. Artinya, bola tanggung jawab ada di tangan mereka, bukan di petani. Jika para petani masih dijadikan kambing hitam di tengah masalah dapur yang belum memenuhi standar kelayakan yang jelas, bukan hanya tidak adil, tetapi juga berbahaya karena bisa memicu disharmoni pada sektor pangan nasional yang merupakan bagian dari program ini. Kita membutuhkan ekosistem yang solid, bukan yang saling menyalahkan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelola program MBG tampaknya belum memahami secara utuh dua aspek penting: onfarm pangan dan standarisasi keamanan makanan. Program MBG harus dikelola dengan pemahaman mendalam terkait kondisi pertanian, variasi kualitas produk, serta standar health and safety dalam pengolahan makanan. Tanpa hal ini, MBG tidak akan berjalan optimal dan justru menjadi “Masalah Baru Gratis”.
Presiden perlu hadir dalam persoalan ini, bukan hanya sebagai pengambil keputusan tertinggi, tetapi juga sebagai penjamin keamanan program gizi nasional. Ketika kasus keracunan sudah berulang-ulang terjadi, maka alarm publik tidak bisa lagi diabaikan. Presiden perlu memerintahkan BGN melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar. Rangkaian evaluasi harus dilakukan secara rutin dan berjenjang. Pembiaran terhadap standar yang longgar akan membahayakan generasi muda Indonesia. Jangan biarkan kepercayaan publik hilang akibat kejadian – kejadian ini. Ketika publik kehilangan kepercayaan, program sebesar apa pun akan sulit berjalan. Tanggung jawab menjaga kepercayaan itu ada pada pemerintah, bukan pada masyarakat.
Di sisi lain, membebankan kesalahan kepada petani justru bisa mengganggu stabilitas produksi pangan nasional. Petani merupakan ujung tombak penyedia bahan baku, dan mereka bekerja dalam kondisi penuh ketidakpastian. Alih-alih menyalahkan, program negara seharusnya memperkuat kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan, terutama terkait praktik pertanian yang aman dan ramah pangan. Pendekatan yang menyalahkan hanya akan memutus hubungan penting antara petani dan program sosial pemerintah. Kita tidak bisa membangun kedaulatan di atas ketidakpercayaan.
Sebagian besar petani Indonesia adalah produsen skala kecil yang bekerja dengan sumber daya terbatas. Jika tuduhan terus dilimpahkan kepada mereka, maka dampaknya bisa sangat merugikan, baik secara ekonomi maupun psikologis. Mereka bisa kehilangan akses pasar hanya karena pernyataan pejabat publik yang tidak hati-hati. Padahal kontribusi petani terhadap ketahanan pangan nasional tidak tergantikan. Ketepatan komunikasi publik seharusnya menjadi bagian penting dari etika kebijakan.
Masyarakat tentu memahami bahwa program sebesar MBG pasti menghadapi tantangan. Namun tantangan tersebut harus dijawab dengan kerja yang serius, bukan dengan pernyataan defensif. Ketika masalah muncul, hal pertama yang harus dilakukan adalah memiliki keberanian untuk mengakui kekurangan. Transparansi seperti ini justru akan membuat publik lebih percaya. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa mereka mau mendengar dan mau memperbaiki.
Jika MBG benar-benar ingin menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki gizi anak, evaluasi bukanlah sekedar opsi, namun keharusan. Evaluasi ini perlu melihat keseluruhan proses—hingga bagaimana pemerintah berkomunikasi kepada publik. Langkah-langkah yang diambil harus mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan membuat orang tua tenang saat anaknya menerima makanan dari program ini. Tidak ada toleransi bagi kelalaian dalam program seperti ini. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.*
