Idrus Marham Sarankan Konflik Internal PBNU Tidak Jadi Ajang Perebutan Kekuasaan

FORUM KEADILAN – Anggota MPO PB IKA PMII sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan pentingnya penyelesaian konflik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara bijak tanpa menjadikannya sebagai wadah konsolidasi kepentingan kelompok tertentu.

Ia menilai, dinamika yang terjadi akhir-akhir ini bukan hanya soal perbedaan figur, melainkan indikasi bahwa NU mulai bergeser dari nilai ‘kepemilikan bersama’ yang seharusnya menjadi ruh utama jam’iyah.

“NU ini milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,” katanya, dalam keterangan tertulis, Selasa, 25/11/2025.

Idrus mengingatkan bahwa NU dibangun dari kekuatan pesantren, akar rumput, serta kolektivitas umat. Oleh karena itu, ia menolak jika organisasi tersebut diarahkan menjadi arena perebutan kekuasaan di kalangan elite.

Sejarah NU, lanjut Idrus, menunjukkan bahwa para pendirinya merupakan sosok yang sepenuhnya mengabdi kepada umat dan bangsa. Maka, setiap perbedaan yang muncul seharusnya menjadi dinamika pemikiran, bukan perselisihan kepentingan.

“Apabila perbedaan yang terjadi adalah perbedaan kepentingan, maka ini lain lagi ceritanya. NU bukan tempat yang boleh dikelola demi tarik-menarik kepentingan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa sejak berdiri, NU hanya memiliki dua orientasi utama yakni, umat dan bangsa. Segala bentuk kepentingan yang melenceng dari dua fondasi itu hanyalah ‘percikan’ yang berpotensi merusak muruah jam’iyah serta kepercayaan umat kepada NU sebagai rumah besar mereka.

“Betapa menyedihkan jika NU digeser oleh kadernya sendiri, dijadikan sekadar ruang berlindung dan perebutan pengaruh. Khittah NU bukan itu,” katanya.

Dengan demikian, ia mendorong agar penyelesaian masalah internal dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, termasuk membuka dialog dengan para kiai sepuh serta tokoh moral untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Idrus menilai, krisis internal PBNU justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali jati diri NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang menempatkan nilai moral di atas kepentingan politik elite.

“Tidak cukup hanya klarifikasi internal, tetapi perlu ada langkah nyata menuju rekonsiliasi dan transparansi agar NU tetap berfungsi sebagai rumah besar umat, bukan panggung manuver kekuasaan,” pungkasnya.*