Sebut Mafia Tanah Tak Hanya di Makassar, JK Minta Pemerintah Segera Berantas

FORUM KEADILAN – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa fenomena praktik mafia tanah yang tidak hanya terjadi di Makassar, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

JK menegaskan bahwa para mafia tanah kerap menggunakan cara-cara kriminal untuk merebut hak milik warga, termasuk dengan memalsukan dokumen dan merekayasa proses hukum.

“Oh, bukan hanya di Makassar, banyak terjadi di tempat lain. Itu semua kriminal, semuanya dibuat itu dengan cara rekayasa hukum, memalsukan dokumen, memalsukan orang,” kata JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin,10/11/2025.

Menurut JK, praktik mafia tanah harus dilawan secara tegas oleh pemerintah karena sangat merugikan masyarakat.

“Itu praktik terjadi di mana-mana dan kita harus lawan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak kriminal tersebut. Seperti dirinya yang menjadi korban mafia tanah di Makassar baru-baru ini, namun beruntung memiliki dokumen kepemilikan yang sah.

“Ini merupakan suatu tindakan yang bisa membuat masyarakat menjadi korban. Termasuk saya ini korban, tapi kan kita punya (dokumen) formal yang tidak bisa dibantah,” ujarnya.

Terkait kasus tanah miliknya yang sempat dicaplok oleh mafia, JK memastikan persoalan tersebut telah diselesaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

“Kan Menteri Nusron sudah mengatakan tanah itu sah milik saya. Mafia tanah ini harus diberantas. Jadi harus dilawan. Kalau dibiarkan, akan begini akibatnya,” pungkasnya.*