Ketua Dewan Pers Dukung KPK Panggil Jokowi di Kasus Whoosh dan Desak Tunjukkan Ijazah ke Publik
FORUM KEADILAN – Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dimintai kesaksian terhadap kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang hingga kini masih dipermasalahkan.
“Agar tidak jadi fitnah yang tidak jelas duduk perkaranya, KPK sebaiknya segera panggil Jokowi dan orang-orang yang terlibat dalam proyek Whoosh,” ujar Komaruddin lewat Instagram resminya, Selasa, 4/11/2025.
“Sebaiknya Jokowi tidak hanya bangga pada proyek Whoosh, tetapi juga bangga pada prestasi kuliahnya. Makanya tunjukkan ijazahnya untuk mengakhiri polemik tentang ijazah yang membuat malu orang-orang kampus,” lanjut dia.
Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah mengungkapkan bahwa yang beredar luas terkait kasus tersebut saat ini adalah adanya kabar mark up dalam proyek itu.
“Mungkin memang itu satu fitnah atau hoax. Bagi saya, karena Indonesia adalah negara hukum dan proyek itu jelas barangnya, itung-itungannya jelas, sebaiknya kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan, KPK segera turun tangan, polisi, jaksa turun tangan, agar clear. Masalahnya apa, kalau memang salah, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana solusinya,” tutur dia.
“Jokowi sendiri telah membanggakan tentang Whoosh ini. Bahwa ada alasan kalau toh terjadi kerugian, sekarang ini sebaiknya dibuka lebar-lebar. Kalau ada memang penyimpangan agar jelas siapa aktornya dan berapa jumlahnya,” sambungnya.
Di samping itu, Jokowi juga saat ini harus berani menunjukkan ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dimilikinya kepada masyarakat. Ia menilai bahwa hal ini demi kepentingan bersama. Sebab, masyarakat sudah lelah dengan adanya berita dugaan korupsi Kereta Cepat dan dugaan ijazah palsu itu.
“Ini menyangkut integritas dan dia itu sebagai mantan presiden. Menjadi orang yang diharapkan jadi model negarawan. Integritasnya itu sangat penting untuk ditunjukkan dan ini bukan semata masalah uang, kebijakan. Ini juga ada aspek integritas sebagai seorang mantan presiden,” pungkasnya.*
