Respons Ucapan Jokowi Terkait Whoosh, Purbaya: Ada Betulnya Sedikit
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan tanggapannya terkait pandangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang tidak seharusnya hanya diukur dari laba finansial, namun dari keuntungan sosial.
Purbaya menjelaskan bahwa pandangan itu mempunyai dasar yang dapat dipahami. Dikarenakan proyek Whoosh memang memuat misi pembangunan wilayah (regional development).
“Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh tuh sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa, 28/10/2025.
Menurut Purbaya, manfaat ekonomi dari proyek Whoosh akan terasa lebih besar bila kawasan di sekitar stasiun dan jalur kereta cepat dikembangkan secara optimal. Nilai investasi sosialnya pun yang disebut oleh Jokowi dapat benar-benar terealisasi melalui pertumbuhan ekonomi daerah.
Diketahui sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa proyek Whoosh dibangun bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial, tetapi sebagai upaya mengatasi kemacetan parah di Jakarta-Bandung yang ditaksir merugikan negara hingga Rp100 triliun.
Purbaya menilai transportasi massal seperti Whoosh, MRT, dan LRT mempunyai social return on investment seperti penurunan polusi, peningkatan produktivitas masyarakat, dan penghematan waktu.
“Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat,” kata Jokowi di Kottabarat, Senin, 27/10/2025.
Sebagai informasi, Proyek Whoosh menelan investasi sekitar US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Dari jumlah itu, sekitar 75 persen berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya adalah modal dari konsorsium BUMN Indonesia seperti PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Membengkaknya nilai investasi proyek ini memicu perdebatan public mengenai tanggungan utang. Purbaya pun sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh, karena pengelolaannya sudah berada di bawah Danantara, yang mempunyai sumber dana dari dividen BUMN.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” ujar Purbaya.
Saat ini, pemerintah masih bernegosiasi dengan Cina terkait restrukturisasi pinjaman proyek Whoosh. Selain isu utang, proyek ini juga dibayangi dugaan penggelembungan anggaran yang saat ini menjadi perhatian publik.*
