Biaya Haji 2026 Berpotensi Turun Rp2 Juta, DPR Pastikan Kualitas Tetap Terjaga

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 berpotensi mengalami penurunan hingga Rp2 juta dari tahun sebelumnya.

Menurutnya, setelah dilakukan pembahasan bersama pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh, Komisi VIII masih melihat adanya ruang untuk penyesuaian biaya agar lebih efisien tanpa menurunkan kualitas layanan bagi jemaah.

“Setelah kita urai satu per satu. Komisi VIII sebetulnya punya hitungan masih bisa turun Rp2 juta lagi. Tapi dengan bukti-bukti yang pemerintah sodorkan, terutama karena kurs yang naik, kemudian negosiasi di Saudi belum tuntas, kami akhirnya menyepakati setelah usulan pemerintah turun Rp1 juta lagi. Dibanding tahun lalu berarti turun Rp2 juta,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29/10/2025.

Ia menjelaskan, dari total penurunan Rp2 juta tersebut, dampak langsung yang dirasakan oleh jemaah haji adalah sekitar Rp1 juta. Sementara sisanya digunakan untuk menutup komponen biaya lain seperti transportasi, konsumsi, dan akomodasi.

Terkait kekhawatiran adanya penurunan kualitas layanan akibat penyesuaian biaya, Marwan memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. Menurutnya, Komisi VIII telah melakukan uji kualitas terhadap seluruh aspek pelayanan, mulai dari jarak hotel ke Masjidil Haram, fasilitas akomodasi, hingga konsumsi bagi jemaah.

“Seperti yang saya sebut kemarin, kita telah menguji dulu kualitas layanan. Misalnya, jarak hotel ke Haram, atau dari hotel ke titik-titik penyelenggaraan ibadah haji. Ada yang mungkin jauh dari Haram tapi dekat dengan Jamarat, jadi ada pilihan-pilihan. Kita sudah kunci area itu dan memastikan itu layanan yang lebih baik,” jelasnya.

Marwan juga menegaskan bahwa aspek konsumsi bagi jemaah telah disiapkan dengan standar rasa nusantara, di mana bahan baku, chef, dan tenaga kerja yang terlibat berasal dari Indonesia.

“Rasa nusantara itu ada ketentuannya. Satu, bahan bakunya dari Indonesia. Kedua, chef dan karyawannya juga orang Indonesia. Jadi dengan ketentuan itu, meski ada penurunan biaya, mereka masih bisa memberikan layanan yang optimal,” jelasnya.

Sebagai langkah pengawasan, Komisi VIII akan meminta izin kepada pimpinan DPR untuk meninjau langsung proses kontraktual dan pelaksanaan layanan di Arab Saudi.

“Kami akan minta izin ke pimpinan DPR untuk berangkat ke Saudi, mengecek kontraktual yang mereka buat. Benar tidak seperti yang diputuskan,” tutupnya.*