Rabu, 29 Oktober 2025
Menu

Golkar Nilai Ada Kementerian Tak Beri Perubahan Tapi Masuk Top Survei

Redaksi
Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Idrus Marham di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 28/10/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Idrus Marham di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 28/10/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai, hasil survei yang menempatkan sejumlah kementerian dalam jajaran teratas kinerja tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan.

Menurutnya, ada kementerian yang tidak menunjukkan perubahan nyata bagi masyarakat, namun justru memperoleh penilaian tinggi dalam survei publik.

“Ada kementerian-kementerian memang terus terang saja, apa perubahannya, apa kerjanya? Tapi hasil surveinya bagus. Janganlah begitu,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28/10/2025.

Ia menilai, sebagian menteri justru bekerja keras menghadapi tantangan langsung di tengah masyarakat, melakukan inovasi dan pembenahan tata kelola, meski langkah tersebut kerap mengusik kelompok yang selama ini berada dalam zona nyaman.

“Ada juga beberapa menteri yang tidak dalam zona nyaman. Mereka berhadapan dengan rakyat, melakukan pembongkaran dan pembaharuan demi kepentingan rakyat. Kalau kemapanan dibongkar, pasti ada yang terganggu, dan reaksi itu wajar,” jelasnya.

Idrus mencontohkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai sosok yang berani menghadapi dinamika semacam itu. Menurutnya, Bahlil bekerja dengan pendekatan nyata di lapangan melalui kebijakan yang pro terhadap pelaku usaha kecil.

“Bahlil ini luar biasa. Coba lihat kebijakannya yang memberikan peluang kepada UMKM, koperasi, organisasi, dan kelompok masyarakat. Itu sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo, yakni menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek,” tegasnya.

Lebih lanjut, Idrus menyebut, jika rakyat benar-benar menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi, maka berbagai persoalan seperti disparitas sosial, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan akan dapat diatasi.

“Kalau rakyat bergerak menjadi subjek, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden sebesar 8 persen bisa tercapai secara bertahap. Tapi kalau rakyat hanya jadi penonton, bagaimana bisa membantu?” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari