Komisi V Tegaskan Tak Boleh Ada yang Ditutupi soal Kecelakaan KRL Bekasi

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta seluruh pihak mengungkap secara terbuka penyebab kecelakaan kereta api yang terjadi belakangan ini, termasuk insiden tabrakan Commuter Line dengan Kereta Api Agro Bromo Anggrek. Menurutnya, kejujuran dalam proses investigasi merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

“Saya waktu telepon-telepon dengan Pak Menteri Perhubungan, ‘Pak Menteri, kita ungkap ini apa adanya,’ saya bilang sama Pak Menteri. Karena ini tanggung jawab kita kepada korban,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21/5/2026.

Ia menegaskan, tragedi kecelakaan kereta api tidak boleh ditutup-tutupi demi melindungi pihak tertentu. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui akar persoalan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Kalau kita berbohong pada saat ini, Pak, kita berbohong juga kepada mereka yang sudah pergi, yang mengalami kecelakaan ini. Mari kita ungkap apa adanya untuk kebaikan, perbaikan ke depan,” ujarnya.

Lasarus menyakinkan bahwa jajaran Komisi V DPR RI tidak sedang mencari pihak yang bisa disalahkan, melainkan ingin menemukan titik lemah dalam sistem transportasi kereta api nasional.

“Ya, kita bukan mencari siapa yang salah, Pak, tapi mencari titik lemah ada di mana dari sistem yang kita punya hari ini. Soal siapa yang salah, kita serahkan kepada polisi,” katanya.

Selain itu, Lasarus juga menyoroti kondisi transportasi kereta api yang semakin hari bertambah padat penumpang, dan meminta KAI untuk segera menambah gerbong.

“Tadi kita sudah lihat bagaimana mereka berdesak-desakan, bisa enggak gerbongnya kita tambah? Kalau dari double-double track menuju ke double track berbahaya, bisa enggak kita bangun double-double track sampai itu tidak lagi berbahaya?” ucapnya.

Lasarus juga mempertanyakan apakah keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam memperbaiki sistem keselamatan perkeretaapian nasional.

“Masalahnya ada di mana, Pak? Itu kita urai. Anggaran kurang kah? Ada sektor tidak bisa diperbaiki karena kita enggak punya uang kah? Itulah gunanya kita duduk di sini,” pungkasnya.*