DPR Minta BGN Batalkan Segera Pengadaan Motor Listrik Bagi Kepala SPPG

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris, menyoroti pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles mengaku kaget setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan adanya pengadaan motor listrik dalam jumlah besar dari luar negeri. Menurutnya, langkah tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama program MBG yang difokuskan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

“Program ini tujuan utamanya adalah memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia, sehingga penggunaan anggaran harus fokus pada tujuan tersebut. Dengan adanya pengadaan ini di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, sangat tidak tepat,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9/4/2026.

Ia menegaskan, Komisi IX DPR RI meminta BGN untuk membatalkan pengadaan tersebut. DPR juga telah menjadwalkan pemanggilan pihak BGN pada Senin, pekan depan.

Selain mempertanyakan urgensi pengadaan motor listrik, Charles juga menyoroti aspek harga yang dinilai tidak wajar. Ia menyebut, harga per unit motor listrik yang diadakan mencapai kisaran Rp45 juta hingga Rp50 juta. Padahal, berdasarkan penelusuran di pasar, motor listrik produksi dalam negeri dengan spesifikasi serupa bisa diperoleh dengan harga jauh lebih murah, bahkan di kisaran Rp20 jutaan.

“Kalau kita lihat di internet, harga retail motor listrik yang sudah diproduksi di Indonesia tidak sampai segitu. Jadi pengadaan 20 ribu motor ini sangat tidak proper,” ujarnya.

Lebih lanjut, Charles mengungkapkan, pengadaan tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan DPR RI. Ia bahkan menyebut, jika sejak awal disampaikan kepada DPR, pihaknya pasti akan menolak rencana tersebut.

Menurutnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya juga telah menolak pengadaan motor listrik tersebut untuk tahun anggaran 2025. Namun, pengadaan tetap berjalan dan unit kendaraan disebut telah masuk ke Indonesia.

Charles juga menyoroti kejanggalan lain terkait kesiapan infrastruktur pendukung. Ia mengaku menemukan informasi bahwa kantor distributor motor tersebut bahkan belum rampung dibangun, namun sudah diproyeksikan akan ada lokasi operasional salah satu SPPG.

“Ini sesuatu yang janggal. Kami akan meminta penjelasan langsung dari Kepala BGN di DPR terkait tujuan, urgensi, dan dasar pengadaan ini,” pungkasnya.*