Kemenhaj Ungkap Adanya Kenaikan Biaya Penerbangan Ibadah Haji

FORUM KEADILAN – Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengungkapkan adanya tekanan signifikan terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akibat berbagai faktor global.

Ia menjelaskan, kenaikan harga avtur dunia, peningkatan risiko perang (war risk), serta pelemahan nilai tukar menjadi penyebab utama melonjaknya biaya penerbangan.

Selain itu, situasi geopolitik juga memaksa maskapai melakukan pengalihan rute (rerouting) untuk menghindari wilayah udara konflik.

“Pengalihan rute oleh Garuda Indonesia menyebabkan penambahan waktu perjalanan sekitar empat jam, serta peningkatan konsumsi avtur hingga 12 ribu ton,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8/4/2026.

Menurut Gus Irfan, Garuda Indonesia melalui surat resmi mengajukan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jemaah dengan asumsi harga avtur 116 sen dolar Amerika Serikat (AS) per liter. Sementara itu, Saudi Arabian Airlines juga mengajukan tambahan biaya sebesar 480 dolar AS per jemaah dengan asumsi harga avtur 137,4 sen dolar AS per liter.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, tanpa perubahan rute penerbangan, biaya rata-rata per jemaah diperkirakan naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Adapun jika dilakukan perubahan rute, biaya bisa melonjak hingga Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks,” ujarnya.

Ia menambahkan, diperlukan langkah penguatan efisiensi, koordinasi, serta mitigasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan haji.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dalam kontrak antara Kementerian Haji dan Umrah dengan pihak maskapai, terdapat klausul force majeure yang memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi tertentu melalui musyawarah. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait penerapan klausul tersebut dari pihak maskapai, baik dari Indonesia maupun Arab Saudi.

Akan tetapi, terkait potensi kenaikan biaya, kata Gus Irfan, pemerintah saat ini tengah melakukan pembahasan internal. Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar tambahan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.

“Presiden berharap apa pun yang terjadi, jika ada kenaikan biaya, tidak dibebankan kepada jemaah haji. Ini menjadi komitmen yang harus kami tindak lanjuti dengan perhitungan yang matang,” pungkasnya.*