Senin, 06 April 2026
Menu

Polemik Video Saiful Mujani soal Ajakan Menjatuhkan Prabowo, Pengamat Nilai Rentan Disalahartikan

Redaksi
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14/3/2026. | Dok BPMI Setpres/Cahyo
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14/3/2026. | Dok BPMI Setpres/Cahyo
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Pengamat dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra, menyoroti polemik yang muncul akibat video viral pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani yang memuat ajakan konsolidasi untuk melengserkan pemerintah.

Menurut Hamdi, kegaduhan publik yang terjadi bukan semata disebabkan oleh substansi pernyataan, melainkan oleh penggunaan kata “menjatuhkan” yang dinilai sarat makna politik.

“Kata menjatuhkan bukan kata netral. Ia bukan sekadar sinonim dari ‘mengganti’ atau ‘mengoreksi’. Dalam bahasa politik Indonesia, kata ini membawa muatan aksi, konfrontasi, bahkan konflik,” ujar Hamdi kepada Forum Keadilan, Minggu 5/4/2026.

Ia menjelaskan, penggunaan diksi tersebut mengandung implikasi adanya pelaku aktif, tujuan yang jelas, serta proses yang berpotensi diwarnai ketegangan. Dalam konteks kepemimpinan nasional, kata tersebut tidak lagi sekadar pilihan bahasa, melainkan dapat menjadi sinyal politik yang kuat.

Hamdi menambahkan, bahasa politik tidak dapat dipisahkan dari konteks yang melingkupinya. Dalam pernyataan Saiful Mujani, kata “menjatuhkan” disandingkan dengan penolakan terhadap mekanisme formal seperti impeachment, serta merujuk pada tekanan massa dan pengalaman sejarah seperti Reformasi 1998.

“Kombinasi ini menciptakan narasi bahwa ketika institusi dianggap buntu, rakyat menjadi jalan terakhir,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai, polemik tersebut membuka ruang perdebatan di tengah publik. Di satu sisi, pernyataan itu bisa dipahami sebagai dorongan demokratis melalui tekanan publik, seperti demonstrasi dan pembentukan opini.

Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa narasi tersebut dapat mengarah pada delegitimasi kekuasaan.

Dari aspek hukum, Hamdi menilai pernyataan tersebut belum tentu memenuhi unsur pelanggaran. Pasalnya, ketentuan dalam KUHP mensyaratkan adanya ajakan untuk melakukan tindakan melawan hukum atau kekerasan.

“Dalam pernyataan tersebut tidak terdapat instruksi eksplisit ke arah kekerasan atau tindakan ilegal. Yang ada adalah dorongan untuk konsolidasi dan tekanan, yang dalam kerangka demokrasi masih dapat dipandang sebagai ekspresi politik yang sah,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa politik tidak hanya berjalan dalam ranah hukum, tetapi juga persepsi publik. Dalam konteks ini, kata “menjatuhkan” dinilai memiliki potensi untuk dipelintir atau dimanfaatkan sebagai alat politik.

“Risikonya bukan hanya pada apa yang dimaksud, tetapi pada apa yang bisa ditafsirkan,” ujarnya.

Hamdi juga menyoroti adanya kontradiksi dalam narasi tersebut. Di satu sisi mengkritik kinerja kekuasaan, namun di sisi lain menawarkan jalan di luar mekanisme formal.

Ia mengingatkan, meskipun sejarah mencatat perubahan besar seperti Reformasi 1998 lahir dari jalur non-formal, pendekatan tersebut tidak lepas dari risiko.

“Mengulang retorika sejarah tanpa mempertimbangkan konteks kekinian bisa menjadi simplifikasi yang berbahaya,” katanya.

Hamdi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan bahasa politik, baik oleh tokoh publik maupun masyarakat.

“Dalam demokrasi yang sehat, kritik, even yang paling keras tidak seharusnya langsung dipidanakan. Namun, mereka yang berbicara di ruang publik juga memikul tanggung jawab atas pilihan kata yang digunakan,” tutupnya.

Sebelumnya, video ceramah Saiful Mujani yang diunggah akun Instagram @leveenia ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video tersebut, Saiful menyampaikan pandangannya terkait opsi di luar mekanisme formal pemakzulan (impeachment), yang kemudian memicu beragam respons dari publik.

“Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu,” ucap Saiful dalam video tersebut.

Bagi Saiful, langkah tersebut dinilainya sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa.

“Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan, itulah menyelamatkan tapi bukan menyelamatkan Prabowo menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” sambungnya.*

Laporan oleh: Muhammad Reza