Golkar Kritik Seruan Mobilisasi Jatuhkan Presiden Prabowo, Sebut Tak Ada Etika Demokrasi

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menanggapi pernyataan Pengamat Politik Senior Saiful Mujani yang sempat menyerukan ajakan mobilisasi masyarakat sipil untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto melalui gelar aksi unjuk rasa.

Idrus menilai, dalam konteks kehidupan demokrasi saat ini, sejumlah pernyataan tokoh publik telah keluar dari koridor demokratis dan cenderung bersifat provokatif. Ia menyebut, kritik yang disampaikan tidak lagi murni sebagai bagian dari kontrol terhadap pemerintah, melainkan telah mengarah pada ajakan yang tidak konstitusional.

“Beberapa pernyataan sudah bukan lagi kritik, tetapi provokatif, mempengaruhi masyarakat, bahkan mengajak melakukan tindakan yang tidak konstitusional terhadap pemerintah, khususnya Presiden,” katanya, di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin, 6/4/2026.

Menurutnya, ada kecenderungan sejumlah pihak mendorong mobilisasi massa dengan tujuan menjatuhkan kepala negara berbahaya bagi stabilitas nasional dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang sehat.

Selain itu, Idrus juga menyoroti penggunaan istilah yang dinilai tidak etis dan menyerang ranah pribadi, seperti penyebutan kata-kata yang merendahkan kondisi individu. Ia menegaskan, hal tersebut sudah melampaui batas etika dalam berpolitik.

“Penggunaan kata-kata yang mengganggu privasi dan menyerang pribadi, apalagi terhadap seorang pemimpin, itu tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.

Idrus mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak mendorong lahirnya sikap subjektif yang berlebihan hingga memicu konflik di tengah masyarakat. Ia menilai, kepentingan pribadi atau kelompok tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengorbankan nilai-nilai kebangsaan.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti fenomena opini publik yang cepat viral di media, yang kerap kali penyebarannya lebih masif dibandingkan klarifikasi yang disampaikan kemudian. Contohnya, Saiful Mujani yang telah memberikan penjelasan, akan tetapi dampak awal dari pernyataan tersebut sudah terlanjur meluas.

“Karakter opini hari ini, sesuatu yang viral seringkali lebih cepat menyebar dibandingkan proses klarifikasinya. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.

Idrus pun menegaskan, narasi yang menyebut negara akan aman jika Presiden dijatuhkan merupakan pernyataan yang tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.*