Banggar DPR Tolak Usul Naikkan Harga BBM Subsidi ala JK

FORUM KEADILAN – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) terkait potensi membengkaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Said menegaskan, pihaknya tidak setuju apabila subsidi BBM dikurangi atau menaikan harganya. Menurutnya, langkah yang lebih tepat saat ini adalah memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran, terutama untuk LPG 3 kilogram.

“Kalau subsidi BBM dikurangi kami tidak setuju. Yang diperlukan saat ini justru memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran (targeted),” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6/4/2026.

Ia menjelaskan, penyaluran LPG 3 kg perlu diperketat melalui sistem verifikasi yang lebih akurat, seperti penggunaan identifikasi sidik jari atau retina mata bagi masyarakat yang berhak menerima. Hal ini dinilai penting agar subsidi tidak salah sasaran dan tidak membebani anggaran negara secara tidak efektif.

Berdasarkan perhitungan Badan Anggaran, dari kuota 8,6 juta penerima LPG 3 kg, jumlah tersebut dinilai bisa ditekan menjadi sekitar 5,4 juta penerima jika penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Dengan begitu, anggaran subsidi dapat digunakan lebih efisien tanpa harus mengurangi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Said juga mempertanyakan alasan pemerintah yang kerap mengaitkan kenaikan harga energi internasional dengan beban subsidi dalam negeri. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak selalu menjadikan subsidi sebagai sasaran penyesuaian kebijakan.

“Kenapa kita selalu mengutak-atik subsidi? Kenapa tidak bicara terhadap harga BBM non-subsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa untuk orang miskin yang diotak-atik, jangan dong,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, jika pemerintah ingin melakukan penyesuaian harga, sebaiknya difokuskan pada BBM non-subsidi yang belum mencapai harga keekonomian. Namun, langkah tersebut tetap harus melalui perhitungan matang, terutama terkait dampaknya terhadap inflasi.

“Itu pun harus dihitung betul dampak inflasinya. Karena begitu sekali naik, kan ke mana-mana,” katanya.

Said menambahkan, pemerintah dan DPR saat ini masih terus melakukan penghitungan secara cermat terkait kebijakan energi. Ia pun meminta semua pihak tidak bereaksi berlebihan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

“Kasih kesempatan lah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik, kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh,” pungkasnya.*