Pengamat Nilai WFH Tak Cukup, ASN Harus Beralih ke Transportasi Umum

FORUM KEADILAN – Kebijakan work from home (WFH) dinilai belum cukup efektif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ancaman krisis energi global.

Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mendorong pemerintah mengambil langkah lebih tegas dengan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum.

Menurut Sugiyanto, konflik geopolitik di kawasan Teluk yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi memicu gangguan pasokan energi global, termasuk minyak. Kondisi tersebut dapat berdampak pada ketersediaan dan harga BBM di dalam negeri.

“WFH hanya solusi jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah perubahan pola konsumsi energi secara mendasar, terutama di sektor transportasi,” ujar Sugiyanto kepada wartawan, Kamis, 2/4/2026.

Ia menjelaskan, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional, dengan dominasi kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Di kota-kota besar, kemacetan lalu lintas semakin memperparah pemborosan energi karena kendaraan tetap mengonsumsi BBM meski tidak bergerak secara produktif.

Oleh karena itu, ia menilai, kebijakan yang lebih strategis adalah mendorong, bahkan mewajibkan ASN beralih ke transportasi publik. Dengan jumlah ASN yang besar dan mobilitas tinggi setiap hari, peralihan tersebut diyakini dapat secara signifikan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan.

“Jika ASN beralih ke transportasi umum, dampaknya akan langsung terasa, baik dalam pengurangan kemacetan maupun konsumsi BBM,” katanya.

Selain itu, penggunaan transportasi massal juga dinilai lebih efisien secara energi dan mampu menekan emisi polusi udara. Moda seperti bus dan kereta api memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga emisi per penumpang dapat ditekan.

Sugiyanto juga menilai, kebijakan ini tidak akan menghambat aktivitas ekonomi. Sebaliknya, peningkatan penggunaan transportasi umum justru dapat memperkuat sektor tersebut, baik dari sisi pendapatan operator maupun peningkatan kualitas layanan.

“Transportasi umum tetap berjalan dan menyerap tenaga kerja. Dengan meningkatnya pengguna, sektor ini akan semakin kuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah kota besar di dunia telah lebih dulu menerapkan pembatasan kendaraan pribadi yang diiringi optimalisasi transportasi massal, dan terbukti efektif dalam menekan konsumsi energi.

Di Indonesia, langkah ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi beban subsidi energi sekaligus mendorong transisi menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Namun demikian, Sugiyanto menekankan pentingnya keteladanan dari ASN sebagai representasi negara.

“Kalau ASN saja masih bergantung pada kendaraan pribadi, akan sulit mengharapkan masyarakat luas beralih ke transportasi umum,” ucapnya.

Ia pun menegaskan bahwa kebijakan pengurangan konsumsi BBM harus diarahkan pada perubahan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Diketahui, Pemerintah resmi memutuskan kebijakan WFH setiap hari Jumat untuk ASN. Kebijakan ini dibuat dalam rangka penghematan guna merespons tingginya harga minyak dunia imbas perang di Kawasan Timur Tengah.

Adapun kebijakan WFH untuk ASN di Indonesia diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui konferensi pers secara daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa, 31/3 malam.

Ia menyebut, WFH berlaku setiap hari Jumat per minggu. Menurut Airlangga, kebijakan WFH ini juga diatur dalam Surat Edaran (SE) MenPANRB dan SE Menteri Dalam Negeri.

“Penerapan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujarnya.*