Komisi I Minta Investigasi Menyeluruh sebelum Wacana Penarikan TNI dari UNIFIL

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan TB Hasanudin, menanggapi usulan penarikan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon, menyusul tewasnya tiga prajurit TNI akibat serangan Israel.

Menurut TB, keputusan untuk menarik pasukan tidak boleh diambil secara tergesa-gesa dan harus diawali dengan investigasi yang komprehensif. Ia menilai, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui secara jelas penyebab insiden tersebut.

“Lakukan dulu investigasi, hasilnya seperti apa. Kedua, lakukan evaluasi taktis dan teknis terhadap pelaksanaan tugas prajurit TNI, dan itu harus dilakukan secara menyeluruh oleh Mabes TNI,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1/4/2026.

Ia menambahkan, evaluasi tersebut penting untuk menilai apakah ada kesalahan prosedur di lapangan, seperti penggunaan kode identifikasi atau kelengkapan seragam yang tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi memicu salah sasaran.

TB menegaskan, keberadaan korban jiwa tidak serta-merta menjadi alasan untuk menarik seluruh pasukan Indonesia dari misi perdamaian. Menurutnya, langkah mundur hanya bisa dipertimbangkan apabila hasil investigasi menunjukkan bahwa misi tersebut sudah tidak efektif dan tidak lagi memberi manfaat.

“Jangan kemudian karena ada korban langsung mengundurkan diri. Pelajari dulu. Kalau hasil investigasi menyatakan sudah tidak efektif, baru kita mundur dengan baik-baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki komitmen internasional sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berkontribusi dalam misi perdamaian dunia. Oleh karena itu, penarikan pasukan secara langsung dinilai dapat berdampak pada reputasi Indonesia di kancah global.

Sebagai alternatif, TB mengusulkan langkah taktis berupa reposisi pasukan di area yang lebih aman tanpa harus meninggalkan penugasan.

“Kalau mundur secara taktis untuk mencari posisi yang tidak menjadi sasaran tembak, itu mungkin menjadi alternatif. Tapi tidak mundur dari penugasan,” katanya.

Ia juga menjelaskan secara prosedural, setiap dugaan pelanggaran di wilayah misi akan lebih dahulu dinilai oleh tim Military Observer di lapangan. Tim tersebut kemudian melaporkan hasilnya ke posko UNIFIL untuk selanjutnya diteruskan ke pusat guna dilakukan investigasi lanjutan oleh PBB.

Hasil investigasi tersebut, lanjut TB, baru akan menjadi dasar bagi pemerintah dan TNI untuk mengambil keputusan strategis terkait kelanjutan keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL.*