Restoran Kekuasaan: Ketika Pemimpin Alergi Kritik
Kemal H Simanjuntak
Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK).
FORUM KEADILAN – Pernahkah Anda menyuarakan keberatan yang sangat valid terhadap sebuah kebijakan, namun justru dibalas dengan serangan personal yang sama sekali tidak nyambung dari meja kekuasaan?
Alih-alih mendapatkan solusi atau penjelasan kebijakan, Anda justru dituding tidak tahu berterima kasih, dicap tidak nasionalis, atau lebih ekstrem lagi, dilabeli sebagai pengkhianat.
Fenomena ini bukan sekadar kekeliruan komunikasi politik, melainkan cerminan dari nalar kepemimpinan yang sedang “soak”—sebuah kondisi di mana logika malfungsi, konslet, dan kehilangan arah dalam menghadapi realitas.
Mari kita analogikan kekuasaan sebagai sebuah restoran. Anda adalah warga negara sekaligus konsumen yang membayar “bill” berupa pajak dan mandat.
Saat Anda menemukan sehelai rambut mengambang dalam sup yang disajikan—simbol dari kebijakan yang cacat—Anda memanggil pengelola dan mengadu. Namun, bukannya permintaan maaf atau perbaikan layanan, sang pemimpin restoran justru berkacak pinggang dan menghardik: “Anda ini kurang bersyukur ya! Lihat betapa indahnya gedung restoran ini!” Logika sungsang ini adalah mekanisme pertahanan diri yang absurd.
Mengapa keinginan warga untuk mendapatkan kualitas tata kelola yang layak harus selalu dibenturkan dengan label moralitas dan rasa syukur yang dipaksakan?
Kritik, pada level yang paling mendasar, adalah ekspresi dari standar kualitas seorang pemimpin. Menuntut perbaikan kebijakan bukan berarti menutup mata terhadap apa yang sudah dikerjakan, melainkan bentuk pengingat bahwa rakyat layak mendapatkan yang terbaik dari pemegang mandat.
Komplain soal “rambut dalam sup” adalah masalah teknis manajerial, bukan soal kadar spiritualitas atau loyalitas.
Menanggapi keberatan teknis dengan tuduhan “tidak bersyukur” adalah lompatan logika yang menunjukkan ketidakmampuan pemimpin dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Ketika rakyat mengatakan sebuah sistem “tidak oke,” mereka sedang menuntut hak mereka, bukan sedang merancang kudeta.
Saat ini, kita menyaksikan pola yang mengkhawatirkan: sebuah bypass logika di mana argumen substansial dari publik langsung dibalas oleh penguasa dengan pelabelan ideologis. Pemberi masukan langsung dicap dengan label berat yang tidak relevan: antek asing, pengkhianat, hingga provokator.
Secara runutan nalar, ini benar-benar tidak nyambung. Bagaimana mungkin keberatan terhadap kebijakan teknis atau administratif bisa bermuara pada tuduhan pengkhianatan negara? Ini adalah bentuk keputusasaan intelektual penguasa.
Ketika seorang pemimpin tidak mampu membedah substansi kritik dengan data atau argumen tandingan, mereka akan menggunakan “pelabelan” sebagai senjata untuk membungkam dan mengintimidasi.
Ketidakmampuan menerima kritik sering kali berakar pada anggapan keliru bahwa mengakui adanya masalah berarti meruntuhkan seluruh monumen prestasi yang sudah dibangun. Padahal, realitas kepemimpinan tidak pernah hitam-putih. Keberadaan sebuah pencapaian (achievement) tidak secara otomatis menghapus keberadaan masalah (problem). Keduanya bisa dan biasa eksis secara bersamaan.
Ada infrastruktur yang berhasil dibangun, namun mungkin ada penegakan hukum yang lubang di sana-sini.
Mengakui adanya “borok” dalam kebijakan bukan berarti kita buta terhadap prestasi. Masalah akan tetap menjadi masalah, tidak peduli seberapa tebal bedak pencitraan yang dipoleskan di depan kamera publik.
Ada ironi yang menusuk dalam cara pemimpin bereaksi terhadap suara publik. Rakyat sering kali dituntut memiliki pemahaman sistem dan data yang sempurna sebelum boleh mengkritik, seolah-olah pengkritik harus memiliki kualifikasi profesor sejak lahir.
Namun, di sisi lain, pihak yang memegang kekuasaan justru sering kali “bebas tugas” dari logika dasar saat menjawab keluhan. Penguasa menuntut rakyat memahami kompleksitas geopolitik atau ekonomi makro yang rumit, sementara mereka sendiri gagal memahami hal paling mendasar: cara memperbaiki “sup yang berambut”.
Sangat menggelikan melihat pengkritik dituntut standar intelektual setinggi langit, sementara pemegang kekuasaan justru menunjukkan logika “soak” dan kekanak-kanakan saat menghadapi kritik sederhana.
Kepemimpinan yang antikritik adalah navigasi menuju jurang kemunduran. Jika setiap masukan terus dianggap sebagai bentuk serangan personal atau pengkhianatan, maka pemimpin tersebut sedang berjalan dengan mata tertutup.
Kita harus berhenti membiarkan label ideologis digunakan untuk menutupi kegagalan kebijakan. Menerima kritik adalah tanda kedewasaan kepemimpinan dan kesehatan demokrasi.
Tanpa kritik, penguasa hanya akan terjebak dalam delusi prestasi, sementara rakyat dipaksa terus menelan sup yang penuh kotoran. Sudah saatnya para pemimpin memulihkan nalar, berhenti melabeli rakyatnya sendiri, dan mulai belajar mendengar—karena kekuasaan ada untuk melayani, bukan untuk memaki mereka yang meminta perbaikan. *
