Rencana Sekolah Daring Dibatalkan, DPR: Pemerintah Jangan Bikin Peraturan Gegabah

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Muawiyah Ramly mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.

Akan tetapi, politisi yang akrab disapa Amure itu mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Ia menegaskan, setiap kebijakan pendidikan harus melalui kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.

“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 27/3/2026.

Menurutnya, upaya penghematan energi tetap penting dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan. Justru di tengah situasi efisiensi, pemerintah harus memastikan penguatan sistem pendidikan tetap berjalan secara optimal.

“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” ujarnya.

Amure menekankan, pendidikan tidak semata soal metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan apa pun harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek.

Ia menekankan pentingnya pembelajaran tatap muka sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan, yang selama ini terbukti lebih efektif dalam membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.

Lebih lanjut, Amure mendorong pemerintah untuk tetap mencari skema penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Ia menilai, efisiensi bisa dilakukan tanpa harus menyentuh sektor pendidikan secara signifikan.

“Penghematan tetap harus jalan, tapi jangan sampai salah sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan,” jelasnya.

Amure juga mengingatkan pentingnya pelibatan para pemangku kepentingan dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan, mulai dari guru, orang tua, hingga akademisi, agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif dan berkelanjutan.

“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang terburu-buru,” tutupnya.*