Pernyataan Prabowo soal Pengamat Tak Patriotik Dinilai Picu Self-Censorship dan Turunkan Kualitas Demokrasi

FORUM KEADILAN – Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pengamat tak patriotik yang kerap melontarkan kritik akan ditertibkan.

Menurut Yusak, perhatian Presiden terhadap para pengamat sejatinya menunjukkan bahwa kritik-kritik yang disampaikan telah disimak oleh pemerintah. Namun ia menilai, sebagian kritik dianggap tidak tepat karena tidak disertai data pendukung yang kuat.

“Ketika Presiden memberi perhatian pada pengamat, itu berarti kritiknya didengar. Hanya saja, ada yang dinilai kurang pas karena tidak berbasis data,” ujar Yusak kepada Forum Keadilan, Selasa, 17/3/2026.

Meski demikian, Yusak mengingatkan bahwa upaya pembungkaman terhadap kritik berisiko menimbulkan fenomena self-censorship atau penyensoran diri. Kondisi ini, kata dia, dapat melemahkan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, terutama dari masyarakat sipil.

Ia menjelaskan, dalam situasi tersebut masyarakat cenderung memilih diam daripada menyampaikan kritik. Dampaknya, kualitas debat publik dan demokrasi akan menurun karena tidak adanya perdebatan intelektual yang sehat terkait kebijakan pemerintah.

“Chilling effect itu berbahaya karena membungkam publik bukan dengan larangan langsung, tetapi dengan menciptakan rasa takut yang luas,” katanya.

Lebih lanjut, Yusak menilai, Presiden perlu mengungkap pihak-pihak yang dimaksud sebagai pengamat tak patriotik. Menurut dia, jika memang terdapat data intelijen yang akurat dan kritik tersebut merugikan kepentingan nasional, maka sebaiknya dibuka ke publik sebagai bagian dari pendidikan politik.

“Makanya Presiden perlu membuka siapa saja yang berupaya menyebarkan virus kebencian terhadap pemerintah. Saya meyakini masih banyak pengamat dan akademisi yang menyampaikan kritik tanpa kepentingan apa pun kecuali perbaikan terhadap masa depan bangsa,” tukasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi generalisasi terhadap para pengamat. Yusak menyebut, terdapat beragam tipe pengamat, mulai dari yang sekadar mencari popularitas hingga yang bekerja untuk kepentingan tertentu.

Namun ia menegaskan, masih banyak pengamat independen yang menyampaikan kritik secara murni demi perbaikan bangsa.

“Kritik konstruktif itu berbasis data sahih dan disertai solusi konkret. Sementara kritik yang merugikan kepentingan nasional biasanya dibangun dari sentimen kebencian. Perbedaannya jelas,” tuturnya.

Yusak menekankan bahwa dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Tanpa kritik, ia mengingatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power akan semakin besar.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah tidak bersikap reaktif terhadap kritik. Sebaliknya, pemerintah cukup menjawab kritik dengan data yang akurat.

“Kita butuh perdebatan intelektual yang sehat, bukan rivalitas politik yang terus dilanggengkan setelah pemilu. Pemerintah tidak perlu reaktif, cukup jawab dengan data,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menuding sejumlah pengamat tidak memiliki sikap patriotik. Dia mengklaim mereka mendapat keuntungan finansial dengan mengkritik pemerintah.

Menurut Prabowo ada beberapa macam pengamat di Indonesia. Salah satunya, kata dia, adalah pengamat yang tidak suka pemerintahannya berhasil karena punya motif tersembunyi.

“Menurut saya, sikap mereka itu sempit, bukan patriotik. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Tapi sekarang kita masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan,” kata Prabowo dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 13/3.*