Puan Minta DPR-Pemerintah Evaluasi Bersama Maraknya OTT Kepala Daerah

FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, DPR bersama pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab banyaknya kasus tersebut.

“Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut (OTT kepala daerah), apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10/3/2026.

Puan juga menilai penting adanya peningkatan pendidikan mengenai akuntabilitas bagi para kepala daerah. Hal tersebut dinilai perlu agar para pejabat daerah memiliki kesadaran lebih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan.

Selain itu, ia menegaskan, kesadaran mengenai pentingnya akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pengawasan semata, tetapi juga bagaimana para kepala daerah dapat saling menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan.

“Bagaimana kemudian memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah, juga bagaimana memberikan kesadaran bahwa akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan, tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” ujarnya.

Diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, KPK melakukan sejumlah OTT terhadap kepala daerah. Pertama, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terjaring OTT pada Kamis malam, 18 Desember 2025.

Kemudian, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo pada 19 Januari 2026. Pada hari yang sama, KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi. Selanjutnya, lembaga antirasuah itu kembali melakukan OTT terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada 2-3 Maret 2026 di Pekalongan dan Semarang.

Teranyar, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.*