Harga Minyak Dunia Naik-Nilai Rupiah Turun, DPR RI Minta Pemerintah Mitigasi Dampak Konflik AS–Iran

FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons dampak konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang mulai mempengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia.

Puan menegaskan, pemerintah perlu segera melakukan langkah mitigasi agar dampaknya terhadap perekonomian nasional dapat dikendalikan, seperti kenaikan harga minyak dunia hingga 25 persen, dan nilai tukar rupiah menembus angka Rp17ribu per dolar AS.

“Kami sudah meminta kepada pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk memitigasi hal ini. Dan hari ini DPR sudah mulai masuk atau memulai sidang, tentu saja nantinya di komisi yang terkait akan meminta kepada semua mitra untuk memitigasi hal tersebut sehingga APBN 2026 nantinya bisa menyesuaikan dengan situasi global yang sedang terjadi pada saat ini,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10/3/2025.

Selain itu, Puan meminta pemerintah menyiasati kondisi harga minyak dunia menjelang momen Idulfitri 2026, agar tidak berdampak pada kenaikan biaya perjalanan masyarakat saat mudik. Sebab, ia menilai, pengaturan terkait biaya transportasi dan berbagai kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Itu tupoksi pemerintah untuk mensiasati terkait dengan standar atau biaya mudik. Namun yang pasti, kami akan meminta segala sesuatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan rakyat,” ujarnya.

Puan menambahkan, DPR akan terus mengawasi berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri.

“Apakah itu terkait dengan biaya transportasi, kemudian juga sembako, kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan masalah menjelang Idulfitri jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menekankan, dalam dua minggu menjelang Lebaran, pemerintah diharapkan dapat melakukan berbagai langkah antisipasi agar tidak ada kebijakan yang justru memberatkan masyarakat.

“Jangan sampai menjelang Lebaran ada hal-hal yang tidak diantisipasi dan dimitigasi sehingga membebani masyarakat, apakah itu transportasi, masalah pangan, dan lain sebagainya,” tutupnya.*