Pengamat Nilai Gaya Diplomasi Indonesia Berisiko di Konflik Timur Tengah

FORUM KEADILAN – Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang Abdul Hakim menilai, langkah diplomatik Indonesia di tengah meningkatnya konflik Timur Tengah menyimpan paradoks strategis.

Menurutnya, kebijakan luar negeri pemerintah saat ini justru berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi sulit di tengah perubahan struktur geopolitik global.

Abdul Hakim mengatakan, Presiden Prabowo Subianto selama ini membangun citra sebagai pemimpin dengan pemahaman kuat tentang geopolitik. Citra tersebut, kata dia, terlihat dari upaya presiden menampilkan diri sebagai sosok jenderal yang memahami teori strategi dan dinamika kekuasaan internasional.

“Prabowo membangun identitas politiknya sebagai seorang jenderal yang memahami geopolitik. Citra yang ingin dibangun adalah seorang jenderal intelektual yang membaca strategi perang dan karena itu dianggap paling siap memimpin Indonesia menuju status kekuatan regional,” ujar Abdul Hakim kepada Forum Keadilan, Minggu, 8/3/2026.

Menurut dia, gaya diplomasi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir juga menunjukkan perubahan. Prabowo, kata Abdul Hakim, aktif hadir di berbagai forum internasional dan melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia.

“Presiden hadir di hampir semua panggung internasional, bertemu Xi Jinping di Beijing, berkunjung ke Rusia dan Eropa, serta membangun hubungan personal dengan Donald Trump. Ambisinya jelas, Indonesia ingin menjadi pemain dalam politik global, bukan sekadar penonton,” katanya.

Namun, Abdul Hakim menilai, ambisi tersebut menghadapi tantangan besar ketika konflik antara blok Amerika Serikat–Israel dan Iran meningkat.

Dalam situasi tersebut, kata dia, Prabowo menawarkan Indonesia sebagai mediator dan melakukan komunikasi dengan sejumlah negara Teluk, termasuk pemimpin Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Meski demikian, ia menilai, diplomasi tidak cukup hanya dengan menawarkan diri sebagai penengah konflik.

“Diplomasi bukan hanya soal menawarkan diri, tetapi soal pengaruh. Tanpa kepercayaan dari semua pihak yang bertikai, mediator tidak memiliki daya tarik,” kata Abdul Hakim.

Ia menilai, sejauh ini respons dari negara-negara di kawasan terhadap tawaran mediasi Indonesia belum terlihat signifikan.

Menurut Abdul Hakim, kondisi tersebut kerap terjadi pada negara menengah yang berupaya tampil cepat di panggung diplomasi global tanpa terlebih dahulu membangun fondasi pengaruh yang kuat.

“Hasilnya sering kali aktivitas diplomatik terlihat sangat sibuk, tetapi dampak nyatanya terbatas,” ujarnya.

Di sisi lain, Abdul Hakim juga menyoroti keputusan Indonesia bergabung dalam inisiatif diplomatik baru yang diluncurkan Amerika Serikat di forum World Economic Forum, yaitu Board of Peace (BoP).

Menurut dia, langkah tersebut menimbulkan ironi geopolitik setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran hanya beberapa hari setelah inisiatif itu ditandatangani.

Serangan tersebut, kata dia, bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini menolak agresi militer dan secara konsisten mendukung perjuangan Palestina.

“Indonesia mendadak berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi sudah menandatangani kesepakatan diplomatik dengan Washington, tetapi di sisi lain menghadapi tekanan domestik akibat konflik Timur Tengah,” katanya.

Abdul Hakim menilai, situasi tersebut menunjukkan risiko ketika sebuah negara bergerak terlalu cepat tanpa mempertimbangkan perubahan struktur kekuasaan global.

“Strategi yang tampak rasional pada satu momen bisa berubah menjadi jebakan ketika lingkungan geopolitik berubah,” ujarnya.

Ia menilai, dalam kasus ini, persoalan muncul ketika ambisi diplomatik tidak sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman yang mendalam mengenai cara kerja sistem internasional.

Menurut Abdul Hakim, Indonesia kini menghadapi sejumlah konsekuensi, mulai dari komitmen diplomatik yang telah dibuat hingga risiko dampak ekonomi global akibat perang di Timur Tengah.

“Perang di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, terutama bagi negara yang sangat bergantung pada impor energi seperti Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah perlu segera mengevaluasi arah strategi diplomasi Indonesia.

“Pertanyaannya, apakah Indonesia masih memiliki ruang untuk memperbaiki arah strateginya sebelum kesalahan itu menjadi permanen,” ujar Abdul Hakim.*