YLBHI Sebut Langkah Pemerintah di BoP dan Perdagangan RI-AS Rugikan Negara

FORUM KEADILAN – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur, menyoroti posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat dan keikutsertaannya dalam Board of Peace (BoP).

Menurutnya, langkah pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan posisi yang lemah dan berpotensi merugikan kedaulatan bangsa.

“Posisi Indonesia terlihat sangat inferior. Seolah-olah memelas untuk mendapatkan sesuatu dari Amerika Serikat. Tidak ada muruah, tidak ada kebanggaan sebagai bangsa merdeka,” kata Isnur di Jakarta, Kamis, 26/2/2026.

Isnur menekankan, tindakan pemerintah ini berpotensi bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 11 UUD 1945 yang mengatur persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional.

Selain itu, ia menilai, Indonesia seharusnya tetap memegang prinsip bebas aktif, sebagaimana dijalankan melalui Gerakan Non-Blok dan Asia-Afrika.

“Ini jelas membuat Indonesia menjadi bagian dari aliansi Amerika, bukan lagi negara yang bebas aktif. Sebagian kekuasaan nasional seolah diserahkan ke Amerika,” ujarnya.

Selain aspek perdagangan, Isnur menyoroti rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza. Ia menegaskan langkah tersebut harus mengikuti ketentuan hukum internasional, termasuk mandat Dewan Keamanan PBB dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penugasan TNI dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

“Pengiriman pasukan harus melalui persetujuan DPR, mempertimbangkan dampak keamanan, geopolitik, dan anggaran. Semua aturan terkait TNI dan pertahanan harus diikuti. Tapi dalam kasus BoP, hal ini tampaknya diabaikan,” jelasnya.

Isnur menilai, langkah pemerintah ini merupakan pengangkangan terhadap konstitusi dan hukum internasional yang menurutnya bisa dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan negara.*