Di Bawah Bayang “America First 2.0”: Ke Mana Arah Kompas Diplomasi Prabowo?
Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra MBA
Pemerhati Intelijen
FORUM KEADILAN – Dunia sedang memasuki babak baru yang tak lagi mengenal kepastian. Krisis bertumpuk baik itu perang, inflasi global, disrupsi rantai pasok, rivalitas teknologi, hingga perebutan pengaruh mata uang, membentuk lanskap yang oleh Ian Bremmer disebut sebagai “resesi geopolitik”. Dalam situasi itu, kembalinya Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2025 bukan sekadar pergantian rezim, melainkan penegasan ulang arah nasionalisme Amerika yang lebih keras, proteksionis, dan transaksional.
Doktrin “America First 2.0” tampil tanpa tedeng aling-aling. Tarif kembali dijadikan senjata, industri domestik diproteksi, sekutu ditekan untuk membayar lebih mahal biaya aliansi. Dalam logika Trump, hubungan internasional bukan ruang solidaritas, melainkan arena transaksi. Siapa memberi keuntungan strategis, ia dirangkul. Siapa dianggap mengganggu kepentingan vital, terutama dominasi dolar dan supremasi teknologi, akan ditekan.
Tekanan terhadap anggota NATO, negosiasi keras dengan Jepang dan Korea Selatan, serta penegasan strategi Indo-Pasifik untuk membendung pengaruh Cina menunjukkan bahwa dunia tengah bergerak menuju kompetisi terbuka. Bahkan sikap keras terhadap rezim seperti Nicolás Maduro dan polemik soal Greenland menegaskan watak ekspansionis yang tak ragu memainkan tekanan geopolitik.
Pertanyaannya, di mana posisi Indonesia dalam pusaran ini?
Presiden Prabowo Subianto mewarisi situasi global yang jauh lebih keras dibanding satu dekade lalu. Dunia tidak lagi unipolar, tetapi juga belum stabil dalam format multipolar. Setiap langkah diplomasi kini dibaca dalam spektrum rivalitas besar. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS pada Januari 2025 misalnya, segera dimaknai sebagai sinyal geopolitik. Agenda dedolarisasi yang mengemuka di dalam BRICS tentu bukan isu sepele bagi Washington, karena menyentuh jantung kepentingan ekonomi Amerika.
Di sinilah kecermatan menjadi kunci. Politik luar negeri bebas-aktif sejatinya memberi ruang bagi Indonesia untuk bermitra dengan siapa pun tanpa terikat blok kekuatan. Namun dalam praktiknya, persepsi global tak selalu sejalan dengan niat domestik. Ketika Amerika melihat dolar sebagai simbol hegemoni finansialnya, setiap upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang itu berpotensi dibaca sebagai tantangan.
Masalahnya bukan sekadar soal forum atau keanggotaan. Masalahnya adalah orkestrasi strategi. Apakah setiap langkah telah melalui pembacaan intelijen yang tajam? Apakah risiko ekonomi, perdagangan, dan investasi telah dihitung matang? Dalam era “America First 2.0”, kebijakan tarif dan sanksi dapat menjadi instrumen tekanan yang nyata, bukan sekadar ancaman retoris.
Indonesia tidak boleh terjebak menjadi “killing ground” rivalitas Barat dan Timur. Sebagai negara dengan posisi geostrategis di jalur perdagangan dunia, Indonesia semestinya memainkan peran penyeimbang kepentingan, bukan sekadar objek tarik-menarik pengaruh. Namun, peran itu hanya mungkin jika fondasi domestik kokoh. Tanpa industri yang kuat, tanpa daya saing ekspor yang stabil, diplomasi mudah goyah oleh tekanan eksternal.
Lebih dari itu, konsistensi narasi menjadi penting. Publik di dalam negeri sensitif terhadap kesan keberpihakan yang dianggap mencederai prinsip non-blok. Di sisi lain, pasar global menuntut kepastian dan stabilitas hubungan dengan kekuatan besar. Presiden berada dalam dilema, yakni menjaga akses ekonomi ke Amerika Serikat, sekaligus memperluas jejaring dengan kekuatan baru.
Dalam konteks ini, nasionalisme tidak boleh berhenti pada retorika. Nasionalisme harus diterjemahkan menjadi kemandirian ekonomi, penguatan hilirisasi, serta ketahanan pangan dan energi. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi pasar dan sumber bahan mentah, sementara keputusan strategis tetap ditentukan di luar.
Gelombang “America First 2.0” adalah realitas yang tak bisa dihindari. Namun, Indonesia juga tidak boleh kehilangan arah kompas diplomatiknya. Bebas-aktif bukan sekadar slogan historis, melainkan strategi cerdas untuk menjaga otonomi di tengah kompetisi global. Jika pembacaan situasi keliru, Indonesia berisiko terseret arus besar tanpa kemampuan mengendalikan arah.
Di tengah resesi geopolitik yang kian dalam, pertaruhan terbesar bukan hanya soal relasi dengan Washington atau Beijing. Pertaruhannya adalah kemampuan Indonesia menjaga martabat dan kepentingan nasionalnya sendiri. Di situlah kepemimpinan Prabowo benar-benar diuji.*
