KPK Panggil Ulang Budi Karya Sumadi Terkait Kasus DJKA, Kehadiran Masih Belum Terkonfirmasi

FORUM KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan ulang mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Jawa Timur. Namun, hingga kini kehadiran yang bersangkutan masih belum terkonfirmasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Budi Karya dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perhubungan saat itu.

“Dalam perkara suap proyek di DJKA, penyidik sebelumnya telah melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan saksi Saudara BKS dalam kapasitas sebagai Menteri Perhubungan pada saat itu, yang membawahi DJKA,” kata Budi kepada wartawan, Rabu, 25/2/2026.

Ia menambahkan, hingga saat ini, KPK masih menunggu konfirmasi dari Budi Karya terkait kesediaannya memenuhi panggilan tersebut.

“Kami masih tunggu konfirmasinya, karena setiap keterangan dari saksi dibutuhkan dalam pengungkapan perkara,” ujarnya.

Sebelummya, KPK juga menjadwalkan ulang pemanggilan saksi terhadap eks Menhub Budi Karya Sumadi. Menteri era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini seharusnya diperiksa terkait dugaan korupsi di lingkungan DJKA wilayah Jawa Timur, Senin, 18/2.

“Saksi konfirmasi tidak bisa memenuhi panggilan permintaan keterangan hari ini, karena terjadwal ada agenda lainnya. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya,” kata Budi.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini terbagi pada beberapa wilayah, salah satunya di Jawa Timur. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi DJKA ini.

Terbaru, KPK menetapkan Bupati Pati nonaktif Sudewo sebagai tersangka. KPK menyebut Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI.

“Saudara SDW dalam kerangka perkara DJKA di Kementerian Perhubungan bahwa Pak SDW ini bukan dalam konteks sebagai Bupati Pati ya, tapi dalam konteks sebagai anggota DPR RI Komisi V, yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan,” kata Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 22/1.*