DPR Minta Rencana Impor 105 Ribu Pikap dari India Dibatalkan

FORUM KEADILAN – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105 ribu mobil niaga dari India perlu dipikirkan ulang, bahkan dibatalkan.

Menurutnya, aksi korporasi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut berpotensi merugikan perekonomian nasional dan tidak sejalan dengan arsitektur pembangunan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Said menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki berbagai program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDPM) yang bertujuan memperkuat perekonomian domestik, khususnya membangkitkan ekonomi pedesaan.

“Agar peningkatan permintaan itu bisa dipenuhi, dari sisi hulu menjadi tugas Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Dengan begitu, sirkulasi ekonomi di desa tumbuh dan secara otomatis mengurangi ketergantungan pada produk pangan impor,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 25/2/2026.

Ia menilai, arsitektur ekonomi tersebut seharusnya dipahami secara utuh oleh seluruh pembantu Presiden, termasuk jajaran BUMN. Rencana impor 105 ribu mobil niaga oleh Agrinas dinilai menunjukkan belum selarasnya pemahaman terhadap arah kebijakan Presiden.

Said memaparkan, sejak 2011 pertumbuhan industri manufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, sektor manufaktur seharusnya menjadi andalan dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sekaligus menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi.

“Faktanya, lebih dari satu juta sarjana kita masih menganggur. BUMN perlu ikut memikirkan persoalan ini,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengutip perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios) bahwa rencana impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif sebesar Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih sampai Rp240 miliar.

Menurut Said, pengadaan 105 ribu mobil niaga hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional sepanjang 2025. Ia mempertanyakan apakah Agrinas telah berkomunikasi dengan pabrikan dalam negeri, termasuk Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Bayangkan jika pengadaan mobil tersebut dilakukan di dalam negeri. Ini bisa membangkitkan industri otomotif nasional, menyerap tenaga kerja baru, dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said menekankan pembelian mobil tersebut menggunakan dana APBN dan bersifat multiyears, sementara ruang fiskal APBN saat ini terbatas. Oleh karena itu, setiap belanja barang dan jasa harus diperhitungkan secara matang manfaat ekonominya.

Said juga mengingatkan, pertimbangan harga yang lebih murah dari luar negeri belum tentu mencerminkan efisiensi secara keseluruhan. Aspek layanan purnajual, ketersediaan suku cadang, hingga jaringan bengkel juga harus menjadi perhitungan.

“Kalau semua itu dihitung, bisa jadi justru lebih mahal dari niat awal efisiensi,” katanya.

Menurut Said, efisiensi bukan satu-satunya pertimbangan. Hal yang lebih strategis adalah apakah kebijakan tersebut mampu memperkuat rantai pasok dan industri dalam negeri, dengan memilih impor. Ia menilai, Agrinas justru mengabaikan peluang memperkuat industri nasional.

“Saya sangat menyayangkan jika uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi bagi rakyat di dalam negeri. Langkah ini bukan hanya perlu dipikir ulang, tetapi sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya.*