Muhammadiyah Sebut Pemindahan Posisi Polri di Bawah Kementerian Justru Menambah Masalah Baru

FORUM KEADILAN – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir merespons terkait wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Menurutnya, posisi Polri dan TNI yang berada di bawah Presiden usai Reformasi 1998 merupakan hasil dari pertimbangan matang.

Ia memandang bahwa saat itu, semua proses dan institusi kenegaraan mengalami perubahan, di mana Polri dan TNI ditempatkan langsung di bawah Presiden. Keduanya pun dipisah satu sama lain.

Haedar juga mengatakan, Polri dan TNI adalah alat negara yang sangat penting. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Apabila terdapat masalah, maka lebih baik diperbaiki pada internal institusinya.

“Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan,” ujar Haedar kepada media, Sabtu, 21/2/2026.

Kemudian menurut Haedar, apabila muncul masalah dan yang dilakukan malah mengubah struktur seperti menggeser posisi Kepolisian, hal tersebut justru bakal menambah masalah baru, bukan menyelesaikannya. Terlebih lagi, saat ini kementerian yang satu dengan lainnya juga sedang ada masalah.

Sederhananya, kata Haedar, menempatkaan Polri di bawah kementerian justru bakal membuat masalah baru lantaran di manapun posisinya, tidak ada yang tanpa masalah.

“Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural, cukuplah,” ungkap Haedar.

Dengan demikian, Muhammadiyah menyarankan supaya diterapkan good governance, baik itu di tubuh Kepolisian, tantara, maupun birokrasi kementerian. Sebab, saat ini semuanya tengah memiliki masalah pencegahan korupsi.

“Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi,” jelas Haedar.

Dirinya juga berharap agar semua institusi dapat memperbaiki diri supaya memiliki prinsip good governance. Menurut Haedar, semakin minim korupsi semakin baik. Di samping itu, hal yang tidak kalah penting, kata Haedar, semua institusi bisa melayani bangsa, negara, dan rakyat, sesuai dengan tupoksinya.

“Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif,” katanya.

Di samping itu, Haedar juga menegaskan, Muhammadiyah tak akan berbicara tentang orang atau personal dalam posisi di instansi pemerintahan. Termasuk orang nomor satu di Kepolisian, yaitu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal tersebut, katanya, adalah hak prerogatif dan kebijaksanaan presiden.

“Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana,” tutur dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya menolak wacana agar Polri di bawah kementerian.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Listyo dalam kesimpulan rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 26/1.

Listyo menilai bahwa penempatan Polri di bawah kementerian melemahkan Polri sendiri dan juga Presiden RI.

“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Listyo.

Pernyataan tersebut disambut oleh tepuk tangan dari seluruh peserta rapat di Komisi III DPR.

Dirinya memilih dicopot dari posisi Kapolri dibandingkan Institusi Polri harus di bawah kementerian atau ada Kementerian Kepolisian.

“Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” ujarnya.

“Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” tuturnya.

Listyo menekankan bahwa dirinya lebih menjadi petani daripada menjadi Menteri Kepolisian. Ia mengaku mendapatkan pesan yang menawarkannya menjadi Menteri Kepolisian dan menolak adanya usulan menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu.

“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya.

Posisi Polri, lanjutnya, di bawah Presiden saat ini sudah ideal dan dapat menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas dan hukum.

“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian ini menimbulkan potensi matahari kembar,” katanya.*