Pengamat: Klaim Jutaan Lapangan Kerja dari MBG Berpotensi Menyesatkan

FORUM KEADILAN – Koordinator Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra menilai, klaim bahwa program makan bergizi gratis (MBG) menciptakan jutaan lapangan kerja baru perlu dikaji secara kritis, karena sebagian pekerjaan yang dihitung dinilai bukan benar-benar pekerjaan baru.

Hamdi mengatakan, banyak aktivitas ekonomi yang dimasukkan dalam klaim tersebut sebenarnya sudah ada sebelum program berjalan, seperti pedagang bahan pangan, pekerja katering, hingga jasa distribusi.

“Pedagang bahan pangan sudah berjualan, pekerja katering sudah memasak, dan jasa distribusi sudah beroperasi. Setelah MBG berjalan, sebagian aktivitas itu dialihkan untuk memenuhi kebutuhan program, lalu dihitung sebagai penciptaan pekerjaan baru,” kata Hamdi kepada Forum Keadilan, Minggu, 15/2/2026.

Menurut dia, kondisi tersebut lebih mencerminkan perpindahan aktivitas ekonomi dari pasar umum ke program pemerintah, bukan penciptaan ekosistem ekonomi baru.

Hamdi menjelaskan, perpindahan itu juga berpotensi menimbulkan ketergantungan tenaga kerja pada program pemerintah. Sebab, sumber pendapatan menjadi terkonsentrasi pada satu pihak, yakni negara melalui program MBG.

“Selama program berjalan, kondisi ini terlihat stabil karena permintaan dijamin oleh anggaran negara. Namun stabilitas itu tidak berasal dari permintaan pasar yang alami, melainkan bergantung pada kebijakan dan ketersediaan anggaran,” ujarnya.

Ia mengingatkan, risiko akan muncul apabila program dihentikan atau anggarannya dikurangi. Tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem MBG berpotensi kehilangan sumber pendapatan secara bersamaan.

Bahkan, lanjut Hamdi, para pekerja tersebut belum tentu dapat kembali ke kondisi usaha sebelumnya karena pola usaha dan jaringan pelanggan telah berubah.

“Risikonya bukan hanya kehilangan pekerjaan tambahan, tetapi juga terganggunya pekerjaan yang sebelumnya sudah ada,” kata dia.

Hamdi menilai, pekerjaan yang benar-benar berkelanjutan seharusnya tetap bertahan meski program pemerintah berakhir, karena didukung oleh permintaan pasar, bukan semata-mata oleh anggaran negara.

Jika keberadaan pekerjaan sepenuhnya bergantung pada program pemerintah, menurut dia, maka pekerjaan tersebut bersifat sementara dan berpotensi menimbulkan masalah sosial di kemudian hari.

“Dalam jangka pendek terlihat seperti solusi sosial, tetapi dalam jangka panjang berisiko menjadi bom waktu sosial ketika program berhenti, sementara kebutuhan hidup para pekerja tetap berjalan,” ujarnya.

Hamdi menambahkan, pemerintah perlu memastikan bahwa program sosial tidak hanya memberikan rasa aman sementara, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang membuat masyarakat lebih mandiri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program MBG telah membuka lapangan pekerjaan lebih dari 1 juta orang.

“Dari MBG saja sekarang sudah lebih dari 1 juta orang bekerja,” ujar Prabowo, dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat, 13/2.

Prabowo pun meyakini lapangan pekerjaan yang terbuka berkat MBG dapat menggerakan roda ekonomi di desa.

“Semua yakin bahwa hasilnya langsung dibeli dan tidak jauh karena di tiap kampung mereka bisa punya pasar tetap, pasar terjamin. Ini menimbulkan ekonomi dari bawah,” kata Prabowo.*