Kabut Transparansi Moneter dan Ancaman Stagnasi Struktural Indonesia

Kemal H Simanjuntak

Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK).

FORUM KEADILAN – Di tengah upaya Indonesia meloloskan diri dari jebakan pendapatan menengah (Middle Income Trap), kebijakan komunikasi otoritas moneter justru menunjukkan gejala regresif. Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menyederhanakan publikasi data weekly capital flow—dengan mengaburkan rincian aliran pada SBN dan Saham demi menonjolkan SRBI—bukanlah sekadar penyesuaian administratif. Ini adalah manuver reaktif yang berisiko mencederai prinsip Good Public Governance.

Dalam ekosistem keuangan global yang terkoneksi, transparansi bukanlah opsi, melainkan prasyarat fundamental bagi stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang.

Asimetri Informasi dan Marginalisasi Intelektual Lokal

Inti dari tata kelola yang baik adalah meminimalisasi asimetri informasi. Namun, kebijakan ini justru memperlebar jurang informasi antara pemain global dan pengamat domestik. Investor institusi asing memiliki infrastruktur untuk memantau pergerakan modal melalui custodian settlement, clearing house global, hingga pasar offshore. Mereka tetap bisa melihat “jeroan” kondisi moneter kita secara presisi.

Tragedi sebenarnya terjadi di tingkat domestik. Akademisi, riset independen, dan pengamat ekonomi lokal—yang berperan sebagai watchdog kebijakan—kehilangan akses terhadap data mentah yang valid. Tanpa data mingguan yang transparan, kritik terhadap kebijakan moneter akan mudah dipatahkan dengan dalih “ketiadaan bukti”, atau lebih buruk lagi, dilabeli sebagai hoaks. Ketika ruang debat publik dibatasi oleh kabut data, maka kebijakan moneter akan kehilangan fungsi check and balances, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pengambilan keputusan nasional.

Belajar dari Preseden Global: Harga dari Ketidakjujuran Data

Sejarah menunjukkan bahwa bank sentral yang mencoba memanipulasi narasi melalui pembatasan data sering kali berakhir dengan bencana kredibilitas.

Dalam kasus Turki pada 2018-2021, di bawah tekanan politik, Bank Sentral Turki (CBRT) sempat melakukan intervensi “pintu belakang” dan kurang transparan mengenai cadangan devisa bersihnya. Hasilnya? Lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan Fitch memangkas rating Turki ke level junk. Pasar tidak membenci berita buruk, namun pasar membenci ketidakpastian. Efeknya adalah capital outflow masif dan depresiasi Lira yang menghancurkan daya beli masyarakat.

Kemudian di kasus krisis Argentina, ketidakjelasan data statistik ekonomi di masa lalu membuat premi risiko (Credit Default Swap) Argentina melonjak ke level yang tidak berkelanjutan. Hal ini menutup akses negara tersebut terhadap pendanaan murah, yang merupakan bahan bakar utama untuk keluar dari kemiskinan.

Bagi Indonesia, jika lembaga rating melihat adanya penurunan kualitas transparansi institusional, risiko penurunan outlook dari ‘Stabil’ ke ‘Negatif’ menjadi nyata. Hal ini akan memicu kenaikan yield obligasi pemerintah, yang berarti biaya utang (biaya APBN) akan membengkak hanya untuk membayar “premi kecurigaan” investor.

Implikasi terhadap Middle Income Trap

Kaitan antara transparansi data moneter dan Middle Income Trap (MIT) sangatlah erat. Untuk keluar dari jebakan ini, sebuah negara membutuhkan efisiensi alokasi modal dan kepercayaan investor jangka panjang (real money).

Pertama, Biaya Modal yang Mahal. Jika BI dianggap kurang transparan, investor akan menganggap Indonesia sebagai pasar yang berisiko tinggi (high risk). Biaya modal (cost of capital) yang tinggi akan menghambat industrialisasi dan inovasi—dua mesin utama untuk melewati pendapatan per kapita tertentu. Tanpa pendanaan murah, transformasi ekonomi menjadi mustahil.

Kedua, Distorsi Investasi Langsung (FDI). Investor sektor riil sangat bergantung pada stabilitas nilai tukar yang dapat diprediksi. Jika stabilitas rupiah hanya dijaga melalui manajemen ekspektasi dan “kosmetik” data, investor akan ragu untuk menanamkan modal jangka panjang. Mereka khawatir akan terjadi guncangan mendadak yang tidak terdeteksi sejak dini karena tertutupnya data arus modal.

Ketiga, Lemahnya Akuntabilitas Struktural. Tekanan pada rupiah saat ini banyak dinilai bersifat struktural (defisit transaksi berjalan, beban utang, dan ketergantungan komoditas). Menutupi gejala ini dengan cara administratif hanya akan menunda penyakit, bukan menyembuhkannya.

Jika kita terus “menidurkan” pasar dengan data yang dipilah-pilih, kita hanya sedang membangun pondasi ekonomi di atas pasir.

Menuju Titik Nadir atau Pemulihan Kepercayaan?

Menutup akses publik terhadap rincian arus modal mingguan adalah langkah yang kontraproduktif. Dalam dunia keuangan, kecurigaan selalu lebih mahal daripada kenyataan. Jika langkah ini tidak segera dikoreksi, kredibilitas institusional yang telah dibangun selama dua dekade terakhir bisa runtuh dalam sekejap.

Apabila transparansi terus tergerus, prediksi bahwa ekonomi akan mengalami guncangan hebat pada pertengahan tahun menjadi masuk akal. Tanpa kejujuran data, Indonesia bukan saja gagal menjaga rupiah, tetapi juga berisiko kehilangan momentum emasnya untuk keluar dari Middle Income Trap.

Sudah saatnya Bank Indonesia kembali pada prinsip dasar: bahwa otoritas moneter yang kuat bukan diukur dari kemampuannya meredam kritik, melainkan dari keberaniannya menyajikan fakta apa adanya demi perbaikan kebijakan yang substansial. *