Siswa SMP Lempar Bom Molotov ke Sekolah, Komisi X DPR Minta Kemendikdasmen dan APH Bertindak

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menanggapi serius kasus kekerasan yang dilakukan oleh siswa kelas IX SMPN 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat, yang melempar bom molotov di area sekolah pada Selasa, 3/2/2026. Setelah ditelusuri, pelaku ternyata terpapar konten kekerasan dan tergabung dalam komunitas True Crime Community.

Lalu menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan menilai kasus ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan. Ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta agar ada koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH). Karena kalau sudah mulai satu, dua, tiga, dan seterusnya, itu tentu akan menjadi persoalan serius,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5/2/2026.

Ia menyoroti adanya pergeseran target paparan kekerasan dan radikalisme yang kini menyasar anak-anak usia sekolah. Ancaman di lingkungan pendidikan kini tidak hanya sebatas kekerasan verbal, fisik, dan seksual, tetapi juga radikalisme yang menjadi kekhawatiran besar bagi dunia pendidikan nasional.

“Ini tidak boleh terjadi. Lintas kementerian dengan lembaga lain perlu disinkronkan,” tegasnya.

Pemberian pemahaman kepada sekolah dan peserta didik terkait bahaya radikalisme juga perlu dilakukan secara masif. Lalu menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam upaya pencegahan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, orang tua, guru, hingga seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Kami juga meminta tidak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, orang tua, guru, kemudian seluruh stakeholder pendidikan yang ada di daerah, tidak hanya di pusat, ikut serta merta bekerja bersama-sama menuntaskan masalah ini,” katanya.

Terkait wacana pengawasan berupa pengecekan tas di sekolah secara rutin untuk memantau barang bawaan siswa, Lalu menilai hal tersebut perlu dibahas secara komprehensif melalui forum bersama antara sekolah, komite sekolah, dan orang tua.

“Sekolah, komite sekolah, orang tua ini perlu diajak berdiskusi dan perlu forum sendiri, tidak hanya bertemu ketika membahas sumbangan atau acara, tetapi bertemu dalam rangka mencegah kekerasan-kekerasan,” pungkasnya.*