BNPB Ungkap Prabowo Beri Lampu Hijau Pinjam Dana dari Spanyol untuk Mitigasi Bencana
FORUM KEADILAN – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan lampu hijau bagi BNPB untuk meminjam dana dari Spanyol.
Suharyanto menjelaskan bahwa dana pinjaman dari Spanyol tersebut akan dimanfaatkan oleh BNPB untuk memperkuat mitigasi bencana, terutama bencana hidrometeorologi.
“Untuk 2026, kami laporkan bahwa kami juga baru disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol, dengan titik beratnya untuk meningkatkan kesiapan mitigasi bencana BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” kata Suharyanto dalam rapat Komisi VIII DPR, Selasa, 3/2/2026.
Suharyanto menjelaskan bahwa anggaran BNPB selama ini begitu terbatas dan menjadi tantangan dalam melaksanakan tugas-tugas pencegahan bencana.
BNPB setiap tahunnya memperoleh anggaran belasan miliar yang tak cukup besar untuk mencegah dan memitigasi bencana.
“Dalam 5 tahun terakhir, anggaran pencegahan BNPB ini relatif sangat terbatas. Kami laporkan setiap tahun untuk anggaran pencegahan atau mitigasi bencana berkisar Rp17 sampai Rp19 miliar per tahun,” ujar Suharyanto.
Ia tidak memungkiri bahwa anggaran itu sangat kecil, namun dirinya menegaskan BNPB tidak mengeluh dan akan tetap melaksanakan tugas-tugasnya walaupun tidak optimal.
Suharyanto mencontohkan, di tengah keterbatasan anggaran, BNPB dapat memberikan peringatan dini akan terjadinya bencana, namun belum dapat memberikan informasi lanjutan mengenai perlu atau tidaknya warga untuk mengungsi.
“Contoh misalnya ini curah hujan di Kabupaten Bekasi curah hujannya di atas 200 mm, hanya itu saja,” katanya.
Dirinya berharap dengan adanya suntikan dana dari Spanyol, BNPB dapat memberikan peringatan dini yang lebih lengkap kepada warga ketika akan terjadi bencana.
“Tetapi dengan adanya nanti ini, ini sudah akan memberikan informasi peringatan dini kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi bahwa harus mengungsi begitu. Kalau tidak mengungsi nanti kampung A, kampung B, kampung C ini akan menghadapi banjir,” jelasnya.
“Program ini sampai dengan tahun 2029 dan akan dimulai di-launching di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan setelah punya ini, paling tidak kemampuan NKRI di bawah BNPB sebagai ujung tombak yang terdepan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah ini bisa meningkat,” sambungnya. *
