Prabowo Tantang Pengkritik Bertarung di 2029, Pengamat Nilai Cederai Demokrasi

FORUM KEADILAN – Koordinator Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pengkritiknya sebagai ‘antek asing’ sekaligus menantang mereka untuk bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Menurut Hamdi, pernyataan tersebut tidak sekadar retorika politik, melainkan mencerminkan persoalan etika dasar dalam praktik demokrasi.

“Seorang Presiden bukan petarung arena, dan rakyat bukan lawan tanding yang harus ditundukkan,” kata Hamdi dalam pernyataan tertulis yang diterima Forum Keadilan, Selasa, 3/2/2026.

Hamdi menegaskan, kritik dalam sistem demokrasi merupakan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan, bukan serangan personal apalagi bentuk pengkhianatan. Oleh karena itu, pelabelan kritik sebagai antek asing dinilainya berbahaya karena menormalisasi kecurigaan dalam kehidupan politik.

“Ketika kritik dibalas dengan stigma, negara sedang membangun infrastruktur politik berbasis kecurigaan. Ini bukan tanda kepemimpinan yang percaya diri, melainkan kegelisahan atas legitimasi,” ujarnya.

Ia juga menilai, ajakan bertarung dalam pemilu berpotensi menggeser makna kontestasi demokrasi menjadi duel ego. Menurut Hamdi, pemilu bukan arena adu keberanian, melainkan prosedur konstitusional untuk memastikan peralihan kekuasaan berjalan tertib dan bermartabat.

“Pemilu bukan ring tinju. Presiden seharusnya berdiri di atas semua golongan, bukan turun ke gaya bahasa kompetisi partisan,” kata dia.

Hamdi menyoroti adanya paradoks dalam relasi antara negara dan warga. Presiden, menurutnya, dipilih oleh rakyat, bekerja atas mandat rakyat, dan dibiayai oleh uang rakyat. Namun, ketika rakyat menyampaikan kritik, justru diposisikan sebagai musuh.

“Demokrasi tidak menuntut rakyat mencintai presidennya. Demokrasi menuntut presiden menghormati rakyatnya, termasuk mereka yang tidak setuju,” ujar Hamdi.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan istilah antek asing berisiko menutup ruang perdebatan kebijakan. Stigma tersebut, kata dia, dapat membunuh diskusi substantif terkait arah ekonomi, pertahanan, maupun diplomasi nasional.

“Sejarah menunjukkan banyak kemajuan justru lahir dari suara-suara yang tidak nyaman,” katanya.

Hamdi menilai, tantangan politik semacam itu justru mengecilkan makna jabatan presiden. Menurutnya, keberanian seorang pemimpin tidak diukur dari retorika, melainkan dari kinerja, transparansi, dan kesediaan untuk dikritik.

“Presiden seharusnya menjadi penenang di tengah perbedaan, bukan pemantik polarisasi,” pungkas Hamdi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pihak yang kerap menjelekkan bangsa dan mempersilakan mereka bertarung dengannya pada 2029 mendatang.

Prabowo menyampaikan hal tersebut lewat taklimatnya di acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 2/2.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan kepada pihak-pihak tersebut agar jangan sampai merusak bangsa hanya karena tidak suka dengan segelintir orang saja. Ia pun mengajak pihak-pihak tersebut untuk bertarung dengannya 2029 mendatang.

“Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi gini ya, kalau Saudara tidak suka dengan 2 3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka dengan Prabowo, silakan, 2029 bertarung! Ya, kan,” ujar Prabowo.*