Menteri Kabinet Prabowo Dinilai Sibuk Pencitraan, Substansi Kebijakan Dipertanyakan

FORUM KEADILAN – Koordinator Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra menyoroti kecenderungan baru dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni munculnya fenomena menteri yang lebih berperan sebagai pembangun citra ketimbang pengelola kebijakan publik.

Menurut Hamdi, dalam praktiknya, negara kini tidak lagi bekerja melalui instrumen kebijakan yang terukur, melainkan melalui narasi optimistis yang diulang, dipoles, dan disebarkan layaknya konten promosi di ruang publik.

“Kita menyaksikan menteri-menteri yang sibuk membangun citra, tetapi gagap ketika diminta menunjukkan indikator keberhasilan yang konkret,” kata Hamdi dalam pernyataannya, Minggu, 1/2/2026.

Ia menilai, yang ditampilkan kepada publik bukanlah dampak nyata dari kebijakan, melainkan slogan dan narasi keberhasilan. Viralitas, kata Hamdi, justru lebih dirayakan ketimbang perubahan riil dalam kehidupan warga.

Hamdi menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada aspek komunikasi. Menurut dia, negara memang perlu menjelaskan kebijakannya kepada publik. Namun, masalah muncul ketika komunikasi justru menggantikan substansi kebijakan.

“Ketika kebijakan diukur bukan dari dampaknya terhadap kehidupan warga negara, melainkan dari seberapa sering ia dibela di ruang publik, di situlah masalahnya,” ujarnya.

Ia menilai, dalam kondisi tersebut negara bergerak layaknya akun resmi yang sibuk menjaga citra, bukan institusi yang fokus menyelesaikan persoalan publik. Kritik pun kerap dipandang sebagai gangguan terhadap narasi, sementara kegagalan dibingkai ulang sebagai tantangan awal.

“Semua direduksi menjadi soal persepsi, bukan kinerja. Seolah-olah jika rakyat diyakinkan terus-menerus, kenyataan akan menyesuaikan diri,” kata Hamdi.

Hamdi mengingatkan, model menteri-influencer berpotensi memutus hubungan antara kebijakan dan akuntabilitas. Influencer, menurut dia, tidak bertanggung jawab atas dampak nyata dari apa yang dipromosikannya, sementara menteri seharusnya bertanggung jawab penuh atas akibat kebijakan publik.

Namun ketika gaya influencer merembes ke dalam birokrasi, kegagalan tidak lagi diukur secara objektif, melainkan dikelola melalui strategi komunikasi.

“Yang penting bukan apakah kebijakan berhasil, tetapi apakah narasinya masih bisa dipertahankan,” ujarnya.

Ia juga menilai, negara saat ini tidak kekurangan program, melainkan kekurangan kejujuran dalam melakukan evaluasi. Anggaran telah dikeluarkan, target diumumkan, namun dampak kebijakan kerap tidak jelas dan sulit diuji oleh publik.

Ironisnya, lanjut Hamdi, semakin besar skala kebijakan, justru semakin kecil ruang bagi publik untuk menilai dan mengawasinya. Negara pun berubah menjadi panggung, menteri menjadi juru bicara utama, sementara rakyat sekadar penonton.

Padahal, kata Hamdi, kebijakan publik seharusnya diukur dari perubahan nyata, seperti turunnya harga, membaiknya layanan, atau berkurangnya risiko yang dihadapi warga.

“Kebijakan publik bukan konten. Ia tidak hidup dari kesukaan, melainkan dari dampak nyata,” ujarnya.

Hamdi menegaskan, kritik terhadap fenomena menteri-influencer bukan berarti menuntut pejabat publik berhenti berkomunikasi, melainkan agar mereka tidak bersembunyi di balik slogan dan narasi.

“Negara tidak butuh lebih banyak slogan. Negara butuh menteri yang berani mengatakan mana yang berhasil, mana yang gagal, dan mana yang harus dihentikan,” kata Hamdi.*