Habiburokhman: Saya Bersaksi Kapolri Listyo Sigit 100 Persen Loyal Kepada Prabowo

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah isu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak loyal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Kapolri sangat loyal kepada Prabowo.

“Saya bersaksi Pak Kapolri Listyo Sigit 100 persen loyal kepada Presiden Prabowo,” ujar Habiburokhman, kepada wartawan, Kamis, 29/1/2026.

Hal ini disampaikan oleh Habiburokhman mengenai adanya tokoh politik pada tahun 2024 lalu yang bertentangan dengan Prabowo hingga mengisukan Kapolri tidak loyal kepada Prabowo,

Menurutnya, terdapat dua alasan mengapa ada tokoh politik yang menuding Kapolri tidak loyal kepada Prabowo.

“Belakangan ini ada tokoh yang saat tahun politik 2024 kemarin bertentangan dengan Pak Prabowo menghembuskan isu bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak loyal kepada presiden Pak Prabowo,” ujarnya.

“Orang itu menyebut dua alasan, pertama soal pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum terbentuknya tim reformasi Presiden, dan yang kedua adalah saat Kapolri menolak posisi Polri di bawah kementerian,” sambungnya.

Habiburokhman menilai bahwa pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum pembentukan tim percepatan reformasi Polri adalah bentuk loyalitas Kapolri dalam merespons keinginan Prabowo secara cepat. Menurutnya hal tersebut untuk mempercepat reformasi Polri.

“Langkah tersebut merupakan inisiatif dalam konteks yang sangat baik dan positif,” tuturnya.

Sementara itu terkait pernyataan Kapolri yang menolak posisi Polri di Kementerian. Habiburokhman menilai bahwa pernyataan tersebut telah sesuai sesuai dengan pernyataan Prabowo yang menginginkan Polri di bawah Presiden secara langsung.

“Hal tersebut sama persis dengan pernyataan Pak Prabowo yang dengan tegas dan jelas menginginkan posisi Polri yang ideal adalah di bawah Presiden langsung. Sudah sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo 18 September 2023 yang sangat tegas, jelas dan detail menginginkan posisi Polri di bawah Presiden langsung,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya menolak mengenai wacana atau usul agar Polri di bawah Kementerian.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Listyo dalam kesimpulan rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 26/1/2026.

Listyo menilai bahwa penempatan Polri di bawah Kementerian melemahkan Polri sendiri dan juga Presiden RI.

“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Listyo.

Pernyataan tersebut disambut oleh tepuk tangan dari seluruh peserta rapat di Komisi III DPR.

Dirinya memilih dicopot dari posisi Kapolri dibandingkan Institusi Polri harus di bawah Kementerian atau ada Kementerian Kepolisian.

“Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” ujarnya.

“Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” tuturnya.

Listyo menekankan bahwa dirinya lebih menjadi petani daripada menjadi Menteri Kepolisian. Ia mengaku mendapatkan pesan yang menawarkannya menjadi Menteri Kepolisian dan menolak adanya usulan menempatkan Polri di bawah Kementerian tertentu.

“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya.

Posisi Polri, lanjutnya, di bawah Presiden saat ini sudah ideal dan dapat menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas dan hukum.

“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah bapak presiden, sehingga pada saat presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian ini menimbulkan potensi matahari kembar,” katanya. *