Prajurit Muda, Konflik Sipil, dan Tantangan Pembinaan Personel TNI di Era Perang Hibrida

Selamat Ginting

Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS)

FORUM KEADILAN – Insiden konflik antara prajurit dan masyarakat sipil di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Talaud, Sulawesi Utara, baru-baru ini, kembali memantik perdebatan publik.

Sorotan cepat diarahkan pada prajurit muda: dianggap mudah tersulut emosi, kurang matang, bahkan dituding mengalami degradasi mental akibat semakin singkatnya waktu pendidikan militer.

Namun, pendekatan semacam ini terlalu menyederhanakan persoalan dan berpotensi menutup akar masalah yang jauh lebih struktural.

Di era perang hibrida—di mana konflik tidak lagi semata berbentuk pertempuran bersenjata—hubungan antara prajurit dan masyarakat sipil justru menjadi salah satu medan strategis pertahanan negara.

Prajurit Muda dalam Tekanan Medan Non-Tempur

Prajurit muda adalah ujung tombak organisasi militer sekaligus kelompok paling rentan. Mereka berada pada fase transisi psikologis dari warga sipil menjadi aparat negara bersenjata.

Dalam konteks tersebut, pengendalian emosi bukan hanya soal kedewasaan personal, tetapi hasil dari proses pembinaan institusional yang berkelanjutan.

Penugasan di wilayah perbatasan seperti Talaud memiliki karakteristik khusus: keterbatasan fasilitas, jarak pengawasan komando yang jauh, serta intensitas interaksi dengan masyarakat lokal.

Prajurit tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga fungsi sosial, administratif, bahkan simbol kehadiran negara.

Ketika pembinaan mental dan komunikasi sipil-militer tidak memadai, gesekan kecil dapat dengan cepat berubah menjadi konflik terbuka.

Pendidikan Singkat tapi Belum Lengkap

Tidak dapat dipungkiri, durasi pendidikan militer dasar saat ini cenderung lebih singkat dibanding masa lalu.

Namun, singkatnya pendidikan tidak otomatis berarti lemahnya mental prajurit. Kurikulum modern justru lebih padat dan terstandar.

Persoalan utamanya terletak pada orientasi pendidikan yang masih sangat dominan teknis-operasional.

Pembentukan karakter, pengendalian emosi dalam konteks sosial, serta pemahaman medan konflik non-tempur sering kali menjadi aspek sekunder.

Akibatnya, prajurit relatif siap menghadapi musuh bersenjata, tetapi kurang dibekali kapasitas menghadapi konflik sosial, provokasi warga, atau dinamika psikologis masyarakat sipil. Dalam perang hibrida, kondisi ini merupakan kelemahan strategis.

Tantangan Generasi Milenial dalam Kultur Militer

Sebagian besar prajurit muda hari ini berasal dari generasi milenial dan generasi Z awal. Mereka tumbuh dalam ekosistem digital yang cepat, terbuka, dan ekspresif.

Sementara kultur militer masih bertumpu pada hierarki kaku, penekanan kepatuhan, dan represi emosi. Ketidaksinkronan ini melahirkan tekanan psikologis terpendam.

Dalam kondisi normal, tekanan tersebut tidak terlihat. Namun, ketika muncul pemicu—misalnya konflik dengan warga—reaksi emosional bisa meledak secara tidak proporsional.

Ini bukan degradasi mental, melainkan kegagalan sistem pembinaan membaca perubahan karakter sumber daya manusia pertahanan.

Perang Hibrida dan Medan Baru Pembinaan Personel

Perang hibrida memanfaatkan isu sosial, psikologis, dan persepsi publik sebagai senjata. Konflik kecil antara prajurit dan warga dapat dieksploitasi menjadi narasi anti-negara, pelanggaran HAM, atau delegitimasi institusi TNI.

Dalam konteks ini, setiap prajurit di lapangan sejatinya adalah aktor komunikasi strategis negara.

Sayangnya, doktrin dan pembinaan personel TNI masih relatif berorientasi pada ancaman konvensional.

Reformasi struktural belum sepenuhnya menyentuh aspek human domain—ruang psikologis dan sosial tempat perang hibrida berlangsung.

Pembinaan Personel Agenda Mendesak

Kasus Lanal Talaud seharusnya dibaca sebagai alarm institusional, bukan sekadar kesalahan individu. Reformasi pembinaan personel TNI perlu diarahkan pada beberapa hal mendasar.

Pertama, integrasi pelatihan komunikasi sipil-militer dan resolusi konflik sosial sejak pendidikan dasar hingga penugasan operasional. Prajurit harus dilatih menghadapi provokasi tanpa kehilangan kendali emosi.

Kedua, penguatan pembinaan psikologis berkelanjutan, khususnya bagi prajurit muda di daerah rawan dan perbatasan. Pendekatan ini bersifat preventif, bukan sekadar penindakan setelah insiden terjadi.

Ketiga, pembaruan pola kepemimpinan lapangan. Komandan satuan harus berfungsi sebagai manager of stress, bukan hanya pengawas disiplin formal.

Keempat, perubahan budaya organisasi yang memungkinkan koreksi dini tanpa rasa takut merusak nama satuan. Menjaga kehormatan institusi justru dimulai dari keberanian membenahi kelemahan internal.

Penutup

Menyalahkan prajurit muda atas konflik dengan masyarakat adalah jalan pintas yang menyesatkan. Mereka adalah produk dari sistem pembinaan yang sedang berhadapan dengan tantangan perang hibrida dan perubahan generasi.

Tanpa reformasi pembinaan personel yang adaptif, konflik serupa berpotensi terus berulang dan menjadi celah strategis bagi pelemahan pertahanan negara dari dalam.

Dalam perang modern, ketenangan emosi prajurit di tengah masyarakat sama pentingnya dengan ketajaman senjata di medan tempur.*