Nama Jokowi Disinggung saat Dito Ariotedjo Diperiksa KPK soal Kuota Haji

FORUM KEADILAN – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Dito diperiksa sebagai saksi dan dimintai keterangan mengenai kunjungan kerja ke Arab Saudi saat ia mendampingi Jokowi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan konteks dugaan pengaturan kuota haji.

Dito menegaskan bahwa dalam pertemuan bilateral antara Jokowi dan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS), tidak ada pembahasan spesifik mengenai jumlah kuota haji.

“Dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan spesifik mengenai kuota haji. Namun memang dalam pertemuan bilateral, saya ingat betul Perdana Menteri Mohammed bin Salman sangat senang bertemu kembali dengan Pak Jokowi,” ujar Dito di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 23/1/2026.

Ia menyebut, dalam pertemuan itu Indonesia juga menyampaikan dukungan kepada Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia. Setelah makan siang bersama, MBS disebut menawarkan bantuan kepada Indonesia.

“Setelah makan siang, Perdana Menteri menawarkan kepada Indonesia bantuan apa saja yang dibutuhkan,” kata Dito.

Menurut Dito, pembahasan yang muncul dalam pertemuan tersebut lebih banyak menyentuh isu investasi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengakui bahwa isu haji memang menjadi salah satu topik yang secara umum hadir dalam pembicaraan antara kedua negara.

“Yang saya ingat, ada pembahasan soal investasi dan juga IKN. Salah satu topik yang pasti ada dalam benak masyarakat Indonesia ketika berbicara dengan Arab Saudi tentu haji. Hal itu disampaikan oleh Pak Presiden,” ujarnya.

Dito menuturkan, respons MBS terhadap hal tersebut sangat positif dan terbuka untuk menindaklanjuti berbagai kerja sama. Namun, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai jumlah kuota haji secara rinci.

“Responsnya sangat positif dan semangat untuk menindaklanjuti. Tapi tidak ada pembahasan soal jumlah kuota secara spesifik. Pembahasannya bersifat umum dan mencakup banyak hal, tidak hanya haji, tetapi juga investasi dan kerja sama lainnya,” kata Dito.

Ia menjelaskan, pembicaraan mengenai haji dalam pertemuan tersebut merupakan bagian dari diplomasi antarnegara yang berlangsung dalam suasana makan siang antara Jokowi selaku Presiden RI kala itu dan Perdana Menteri MBS.

Dito menegaskan bahwa pembahasan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk transaksi atau tukar-menukar kepentingan.

“Ini bagian dari diplomasi. Tidak hanya haji, sebelumnya juga dibahas IKN dan investasi. Ini diplomasi antarnegara, bukan transaksi,” tegasnya.

Sebagai informasi, kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024 saat ini telah naik penyidikan di KPK. Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini.

Tim penyidik KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus kuota haji. KPK juga menyebut, kerugian negara di kasus ini masih dihitung dan segera diumumkan ke publik.

Kasus korupsi kuota haji ini terkait pembagian tambahan 20 ribu anggota jemaah untuk kuota haji 2024 atau saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menag. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih.*