Prospek Rupiah dan Tantangan Keberlanjutan

Evita Kusumawati

Praktisi Treasury Perbankan, Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute

FORUM KEADILAN – Dana Moneter Internasional, pada awal 2026, menyebut adanya teka-teki pelemahan dolar. Namun, bagi Indonesia, teka-teki ini adalah ancaman nyata yang dapat menyeret Rupiah ke level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Padahal, secara fundamental, kinerja ekonomi nasional masih menunjukkan resiliensi yang diakui secara internasional melalui revisi prospek pertumbuhan yang tetap optimistis.

Masalahnya, optimisme domestik ini seolah terbentur oleh realitas pasar keuangan global 2025 yang cenderung defensif dan konservatif. Ini menciptakan lingkungan eksternal yang menekan mata uang Garuda secara struktural. Di sisi lain, rilis APBN 2025 yang mencatatkan defisit masif sebesar Rp695,1 triliun menjadi bahan bakar bagi sentimen negatif pasar, membuat Rupiah tersungkur dan mengikis daya beli masyarakat secara perlahan. Obstfeld dan Zhou (2023), dalam Journal of International Economics, menyatakan, ketergantungan negara berkembang pada arus modal global yang bersifat opportunistic menjadikannya rentan terhadap pelemahan episodik. Apalagi di saat interest rate differential menyempit di tengah kebijakan suku bunga tinggi yang persisten dari otoritas moneter global.

Kinerja industri keuangan global sepanjang 2025 yang stabil namun sangat berhati-hati berdampak langsung pada Rupiah melalui tiga kanal utama yang sangat restriktif. Pertama, arus modal global kini menjadi sangat selektif; investor cenderung memarkir dana pada aset aman seperti US Treasury, sementara aliran modal ke pasar berkembang tidak lagi deras dan hanya bersifat jangka pendek. Kedua, margin perbankan global yang terjaga di tengah biaya dana internasional yang mahal menciptakan tekanan pada nilai tukar akibat pergeseran likuiditas. Ketiga, volatilitas geopolitik yang persisten membuat Rupiah lebih sensitif terhadap sentimen ketimbang fundamental domestik.

Bank Indonesia (BI) memang diprediksi akan tetap mempertahankan BI-Rate di level 4,75 persen untuk menjaga stabilitas. Namun, tantangan eksternal yang dominan membuat Rupiah bergerak dalam rentang lemah-stabil tanpa penguatan struktural yang berarti. Aizenman et al. (2024), dalam Journal of Banking & Finance, menekankan bahwa cadangan devisa dan stabilitas sistem perbankan domestik adalah penyangga utama yang mencegah transmisi guncangan eksternal berubah menjadi krisis yang menghancurkan.

Dilema besar muncul ketika pelemahan Rupiah disandingkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Di satu sisi, depresiasi mata uang meningkatkan daya saing ekspor dan memberi ruang napas bagi sektor padat karya. Namun, di sisi lain, Rupiah yang tidak kuat secara struktural justru memperbesar biaya transisi energi dan proyek hijau. Mengingat ketergantungan Indonesia pada impor teknologi tinggi dan pembiayaan berdenominasi valuta asing, pelemahan nilai tukar otomatis menaikkan harga investasi hijau secara signifikan.

Pembiayaan berkelanjutan di tengah industri keuangan global 2025 yang konservatif menuntut kepastian regulasi yang jauh lebih ketat; investor tidak lagi sekadar mengejar label ESG, melainkan sangat mempertimbangkan currency risk premium dan kelayakan arus kas proyek di tengah volatilitas kurs. Prasertnukul et al. (2022) dalam International Review of Economics & Finance berargumen bahwa ketidaksinkronan antara kebijakan moneter dan target pembangunan jangka panjang dapat menghambat kedalaman pasar keuangan hijau domestik yang sangat dibutuhkan.

Hati-hati Aksi Spekulasi

Tantangan struktural yang muncul di awal 2026 ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada modal asing adalah tumit Achiles bagi agenda ekonomi berkelanjutan. Proyek-proyek hijau yang bersifat jangka panjang sering kali terbentur oleh sifat modal global yang siklikal dan defensif. Kinerja keuangan global 2025 memberikan pesan keras bahwa modal asing hanya akan masuk jika ada stabilitas. Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan justru membutuhkan keberanian untuk menanggung risiko jangka panjang.

Nah, tanpa kedalaman pasar keuangan domestik yang mampu menyediakan pembiayaan berbasis Rupiah secara masif, mata uang kita akan terus terseret oleh arus spekulasi global. Forbes (2021) dalam Journal of Monetary Economics mengingatkan bahwa volatilitas kurs yang persisten akan menghambat arus modal produktif dan justru mengundang arus modal spekulatif yang meningkatkan kerapuhan sistemik.

Analisis terhadap data BI dan IMF menunjukkan bahwa stabilitas Rupiah tidak bisa lagi hanya dijaga melalui intervensi moneter di pasar spot atau DNDF semata. Kinerja industri keuangan global 2025 yang stabil namun defensif memicu arus modal terbatas, yang pada gilirannya menaikkan biaya pembangunan. Ini bukan sekadar kegagalan kebijakan jangka pendek, melainkan masalah struktural dalam ekosistem pembiayaan domestik kita.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan industri keuangan yang tidak hanya stabil secara neraca, tetapi juga mampu mengelola risiko jangka panjang tanpa terlalu bergantung pada volatilitas dolar AS. Taghizadeh-Hesary et al. (2023) dalam Energy Economics menyatakan bahwa negara pengekspor komoditas seperti Indonesia harus segera mengalihkan jangkar stabilitas mata uangnya pada portofolio investasi hijau yang lebih stabil. Gunanya untuk memitigasi dampak fluktuasi harga energi global terhadap nilai tukar.

Di tahun 2026, sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan agenda hijau harus semakin padu untuk menahan laju depresiasi yang kian mengikis daya beli. Defisit APBN yang lebar harus diimbangi dengan efisiensi belanja yang terukur dan akselerasi investasi langsung (FDI) pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Upaya BI untuk menjaga stabilitas harus didukung oleh penguatan kedalaman pasar keuangan domestik melalui instrumen keuangan hijau yang likuid bagi investor lokal.

Ancaman Rupiah di 2026 kian kompleks akibat serangan spekulatif berbasis algoritma. Para spekualn ini  bakal memanfaatkan sentimen negatif dari lebarnya defisit fiskal. Langkah antisipasi krusial yang harus diambil adalah optimalisasi transaksi mata uang lokal (Local Currency Settlement) secara agresif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan regional.

Bila perlu, pemerintah jangan ragu menerapkan pajak progresif atas capital outflow jangka pendek guna meredam volatilitas hot money. Penguatan sinergi antara kebijakan moneter dengan insentif pajak pada instrumen investasi hijau akan menciptakan basis investor domestik yang loyal, bertindak sebagai penyerap risiko (shock absorber) alami saat pasar global mengalami guncangan geopolitik ekstrem.

Rupiah yang stabil adalah prasyarat kemandirian ekonomi dan keberhasilan transisi energi nasional. Tanpa transformasi sistem keuangan yang dalam dan berbasis Rupiah, cita-cita pembangunan berkelanjutan akan tersandera oleh kepentingan modal global yang bergerak cepat dan tanpa loyalitas. Indonesia harus berani mendefinisikan ulang jangkar stabilitasnya. Berani memindahkan fokus dari sekadar menjaga angka di layar bursa menuju pembangunan fundamental ekonomi hijau yang resilien, adil, dan berdaulat di tengah badai geopolitik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.*