Kamis, 22 Januari 2026
Menu

Prabowo Perintahkan Penyusunan Grand Design Penanganan Banjir di Pulau Jawa

Redaksi
Presiden Prabowo Subianto | Dok BPMI Setpres/Muchlis Jr
Presiden Prabowo Subianto | Dok BPMI Setpres/Muchlis Jr
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk membuat grand design (rancangan besar) solusi terkait banjir di pulau Jawa.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa Kepala Negara juga telah memerintahkan para Menteri membuat kajiannya dahulu.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisis dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan air, pengelolaan air di Jawa, terutama khususnya di Pulau Jawa,” kata Prasetyo, di Istana, Jakarta, Kamis, 22/1/2026.

Dikarenakan, menurutnya, persoalan banjir khususnya di Jawa menjadi masalah rutin yang berulang setiap tahun.

“Karena bagaimanapun kita sadari bahwa masalah ini adalah masalah yang rutin berulang setiap tahunnya,” tuturnya.

Oleh karena demikian, diperlukan solusi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Tentunya kita sebagai bangsa harus berpikir untuk bagaimana bisa melakukan penanganan-penanganan yang lebih terintegrasi, penyelesaian dari hulu ke hilirnya,” jelasnya.

Perlu ada koordinasi, lanjutnya, lintas sektor dalam menyelesaikan hal tersebut.

Termasuk melibatkan PT KAI, yang operasionalnya juga terdampak bila curah hujan di Jawa sedang tinggi sehingga menghambat pelayanan publik.

“Karena sesuai dengan laporan Dirut PT KAI, ada dalam waktu satu minggu terakhir ini ada 16 titik, yang sekarang bertambah menjadi 17, satu titik yang selama ini belum pernah terjadi itu kemudian juga muncul genangan di jalur rel kereta api yang kemudian itu juga mengganggu perjalanan dan tentunya mengganggu pelayanan kereta api kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Prasetyo, Prabowo jugua meminta kepada Bappenas, Kemenko Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kemendagri bekerja sama secara cepat untuk menangani persoalan tersebut.

“Jadi, perhatian Bapak Presiden untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dari hulu ke hilir, termasuk dengan tim otorita pengelolaan pantai utara Jawa atau yang selama ini lebih dikenal dengan yang sedang mempersiapkan untuk proyek Giant Sea Wall,” sambungnya.

Sebagai informasi, berbagai wilayah Pulau Jawa mengalami banjir di berbagai titik.

Curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat beberapa lokasi tergenang air termasuk di Kawasan Jabodetabek.

Selain Jabodetabek, beberapa provinsi lain di Jawa juga terdampak banjir hingga warganya mengungsi.

Di Jawa Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat ribuan warga masih mengungsi akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah Pantai Utara (Pantura), Jawa Tengah.

Saat ini Kota Pekalongan menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak.

“Untuk Kudus masih sekitar 2.200 pengungsi, Pati sekitar 1.100, sedangkan Jepara sudah tidak ada pengungsi,” kata Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, di kompleks Gubernuran, Kamis, 22/1/2026.

Ia menjelaskan bahwa jumlah warga terdampak banjir jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pengungsi.

Tetapi, tak semua warga memilih meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Di Karawang, BPBD setempat mencatat terdapat 12 kecamatan terdampak pada 19 Januari 2026.

Akibatnya, ribuan warga terpaksa mengungsi akibat genangan yang terus meluas.

Curah hujan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir juga menyebabkan genangan di berbagai jalur kereta api, di antaranya jalur kereta api lintas Pekalongan-Sragi.

Luapan Sungai Bremi dan Sungai Meduri akibat curah hujan tinggi menimbulkan genangan air di atas rel pada sejumlah titik, khususnya di Km 88+400 serta Km 88+900 hingga Km 89+100.

Dirut KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa sejak 16-19 Januari 2026 terdapat dua titik utama jalur rel di wilayah Pekalongan yang terdampak genangan air.

Dampak ini mengharuskan KAI melakukan penyesuaian operasional, termasuk pembatalan 124 perjalanan kereta api penumpang demi menjaga keselamatan perjalanan.

“KAI memberlakukan pengembalian bea tiket 100 persen bagi seluruh pelanggan terdampak pembatalan, dengan batas waktu pengajuan hingga tujuh hari. Saat ini, proses refund telah berjalan dan dimanfaatkan oleh pelanggan,” kata Bobby, 21/1/2026.

Selain kebijakan pengembalian tiket, KAI juga memberikan service recovery bagi pelanggan yang mengalami keterlambatan hingga melakukan operation recovery untuk memulihkan keandalan prasarana. *