Istana Buka Suara Mengenai Rencana Pembentukan BUMN Tekstil Rp101 T
FORUM KEADILAN – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus tekstil, usai perusahaan raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mengalami pailit dan menutup kegiatan operasionalnya.
Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan BUMN baru itu untuk fokus menangani masalah garmen dan tekstil melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.
“Berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa PT Sritex. Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimana pun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 19/1/2026.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan operasional dan ekonomi Sritex harus tetap berjalan, walaupun perusahaan itu dinyatakan pailit.
Sritex adalah produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut juga sudah menghasilkan berbagai produk tekstil dan garmen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.
“Di sana kurang lebih mempekerjakan 10 ribu karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan Pemerintah akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus sektor tekstil.
Rencana itu adalah arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), 11/1/2026 lalu.
Ia mengatakan bahwa alasannya adalah industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS.
“Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil. Tidak menghidupkan (perusahaan tekstil lama),” imbuhnya.
Airlangga mengatakan bahwa dari hasil studi yang sudah rampung, rencana tersebut akan dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar US$6 miliar atau Rp101 triliun (kurs Rp16.863 per dolar AS) melalui BPI Danantara untuk dapat mendukung kebijakan tersebut.
Dana itu diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.
“Oleh karena itu sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari US$4 miliar, bisa naik ke US$40 miliar dalam 10 tahun l, dan bagaimana pendalaman dari value chain daripada industri tekstil,” katanya. *
