Survei LSI: Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Lewat DPRD

FORUM KEADILAN – Peneliti Senior sekaligus Direktur Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa mengungkapkan, mayoritas masyarakat menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penolakan itu tercermin dari hasil survei LSI terhadap 1.200 responden yang dilakukan pada 18–19 Oktober 2025.

Adrian menjelaskan, meskipun secara elite politik terdapat sekitar tujuh hingga delapan partai yang menyatakan dukungan terhadap pilkada lewat DPRD, sikap tersebut tidak sejalan dengan pandangan para pemilih di tingkat akar rumput (grassroot).

“Ini yang menarik, karena ketika kita tanyakan kepada konstituen partai-partai tersebut, mayoritas justru menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan pilkada lewat DPRD,” katanya dalam konferensi pers, di Kantor LSI, Jakarta, Rabu, 7/1/2026.

Berdasarkan hasil survei, pemilih Partai Gerindra tercatat sebesar 74,5 persen menyatakan tidak setuju atau kurang setuju. Penolakan juga terlihat pada pemilih PDI Perjuangan sebesar 56,3 persen; PKB 67,5 persen; serta Partai Golkar yang mencapai 58,3 persen; meski Golkar dikenal sebagai salah satu partai pengusul wacana tersebut.

Adapun tingkat persetujuan terhadap pilkada DPRD relatif kecil. Di kalangan pemilih Golkar misalnya; hanya 33,3 persen yang menyatakan setuju. Sementara itu, pemilih PKS sebesar 57,5 persen menyatakan tidak setuju; Demokrat 57,1 persen; dan NasDem juga menunjukkan tingkat penolakan yang signifikan di basis pemilihnya.

PAN menjadi satu-satunya partai dengan sikap pemilih yang relatif imbang, yakni 47,5 persen setuju dan 47,5 persen tidak setuju. Kondisi serupa juga terlihat pada pemilih PSI dengan perbandingan yang sama. Sementara itu, Partai Gelora mencatat penolakan sangat tinggi, mencapai 95 persen.

“Dari data ini terlihat jelas bahwa apa yang disuarakan oleh elite-elite partai belum diamini oleh pemilih di tingkat grassroot,” ujarnya.

Penolakan terhadap pilkada lewat DPRD juga terlihat merata di kalangan pemilih calon presiden pada pemilu sebelumnya. Pemilih Anies Baswedan tercatat 60,9 persen menolak; pemilih Ganjar Pranowo bahkan mencapai 77,5 persen; sementara pemilih Presiden Prabowo Subianto sebesar 71,1 persen menyatakan tidak setuju.

Dari sisi pengguna media sosial, mayoritas juga menunjukkan sikap penolakan. Pengguna TikTok mencatat angka penolakan tertinggi sebesar 68,3 persen; disusul Instagram 67,3 persen; dan Facebook 65,6 persen. Sementara itu, pengguna platform X relatif lebih berimbang, meski tetap menunjukkan mayoritas penolakan di kisaran 50 persen.

“Penolakan paling keras datang dari pengguna TikTok, Instagram, dan Facebook, dengan angka di atas 60 persen. Ini menunjukkan resistensi publik yang cukup kuat terhadap wacana pilkada DPRD,” pungkasnya.*