Pemerintah Tidak Empatik, Alumni GMNI: Indonesia Defisit Kepercayaan
FORUM KEADILAN – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menilai Indonesia memasuki tahun 2026 dengan tantangan serius di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, hukum, hingga demokrasi, meski stabilitas makro masih terjaga.
Penilaian tersebut disampaikan dalam Refleksi Kebangsaan 2025 dan Proyeksi 2026 di Jakarta, Senin, 5/1/2026.
PA GMNI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di kisaran 5 persen. Namun, pertumbuhan itu dinilai belum mencerminkan keadilan sosial karena masih bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan yang memperlebar kesenjangan.
Di sektor hukum, PA GMNI menyoroti lemahnya moralitas penegakan hukum dan tingginya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait Undang-Undang Pemilu. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan masalah serius dalam kualitas legislasi.
PA GMNI juga menilai demokrasi Indonesia menghadapi defisit kepercayaan publik, diperparah oleh komunikasi politik pemerintah yang dianggap tidak empatik dan minim dialog dengan masyarakat. Selain itu, PA GMNI mengingatkan ancaman bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan, terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
PA GMNI mendorong agar 2026 menjadi momentum perbaikan tata kelola negara demi mewujudkan keadilan sosial, demokrasi bermartabat, dan pembangunan berkelanjutan. *
