PDI Perjuangan Terima Petisi dan Audiensi Aliansi Masyarakt Peduli Demokrasi Tolak Pilkada Lewat DPRD

FORUM KEADILAN – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi yang menyampaikan petisi penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menurut Deddy, usulan tersebut dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi karena berpotensi merampas hak politik rakyat.

Deddy mengatakan, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi secara tegas menolak gagasan pemilihan kepala daerah tidak langsung. Ia menilai, mekanisme pilkada melalui DPRD bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan pemimpinnya.

“Ini sama saja dengan mengambil hak rakyat yang seharusnya, menurut undang-undang dan UUD, diberikan langsung kepada rakyat, bukan melalui perantara,” katanya, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, 6/1/2026.

Ia menegaskan, pilkada secara langsung telah menjadi kesepakatan nasional selama bertahun-tahun. Menurutnya, sistem pilkada melalui DPRD sebelumnya telah ditinggalkan karena dinilai lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan manfaat.

“Dulu sistem ini kita tolak dan ubah karena mudaratnya jauh lebih besar. Banyak praktik kotor yang terjadi dalam pemilihan lewat DPRD,” ujarnya.

Selain itu, Deddy menilai, pilkada langsung memberi ruang bagi masyarakat untuk mengenal calon kepala daerah secara terbuka. Melalui proses tersebut, calon pemimpin dapat membangun hubungan dan ikatan dengan masyarakat, sehingga tidak muncul figur yang tiba-tiba tanpa rekam jejak yang jelas.

“Calon kepala daerah itu tidak lahir dari langit, bukan kucing dalam karung. Ada proses pengenalan dan interaksi dengan masyarakat,” tegasnya.

Deddy menyayangkan adanya upaya dari sejumlah pihak yang ingin mengubah kembali mekanisme pilkada ke tangan DPRD. Ia berharap aspirasi masyarakat yang menolak wacana tersebut dapat menjadi pertimbangan serius bagi para pengambil kebijakan agar tidak menggerus hak demokratis rakyat.*