Benny K Harman Tolak Usulan Pilkada Lewat DPRD

FORUM KEADILAN – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Pemerintah mengklaim, skema tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pilkada langsung.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman, secara tegas menolak usulan pengembalian pilkada melalui DPRD. Ia menilai, mekanisme pilkada tidak langsung justru tidak menyentuh persoalan mendasar dalam demokrasi lokal.

Menurut Benny, pilkada melalui DPRD berpotensi mempertahankan berbagai masalah klasik, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, serta lemahnya netralitas aparatur negara.

“Menurut saya, kembali ke pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” kata Benny, dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa, 6/1/2026.

Anggota Komisi III DPR RI itu juga menekankan bahwa akar persoalan pilkada terletak pada lemahnya regulasi yang mengatur penyelenggaraannya. Oleh karena itu, ia mendorong perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang (UU) Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan memiliki daya paksa yang kuat.

“Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” ujarnya.

Terkait tingginya ongkos politik, Benny berpandangan, negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan pilkada. Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.

“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” katanya.

Oleh sebab itu, Benny mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tidak apatis terhadap politik. Ia menegaskan bahwa perjuangan politik harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” pungkasnya.*