BGN: Tidak Ada yang Memaksa Anak-anak Libur ke Sekolah untuk Mengambil MBG

FORUM KEADILAN – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memaksa siswa datang ke sekolah selama masa liburan untuk mengambil makanan.

Penyaluran MBG saat libur sekolah diprioritaskan bagi kelompok penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengatakan bahwa penyaluran MBG untuk kelompok 3B tetap berjalan seperti biasa melalui petugas di lapangan.

“Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, itu adalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Nanik dalam keterangan resmi di Yogyakarta, Selasa, 23/12/2025.

BGN memahami perbaikan gizi anak membutuhkan konsistensi, tetapi juga mempertimbangkan situasi libur sekolah. Oleh karena demikian, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memberikan opsi kepada sekolah penerima manfaat untuk mengajukan penyaluran MBG selama liburan.

Bila diajukan, makanan akan diantar sesuai permintaan sekolah dalam bentuk makanan kering.

“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir,” jelasnya.

Nanik meluruskan anggapan bahwa penyaluran MBG saat liburan dilakukan untuk menghabiskan anggaran. Menurutnya, hal itu terjadi penghematan signifikan.

“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu Rp71 triliun, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B, namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” tuturnya.

Nanik mengatakan bahwa penghematan terjadi karena banyak yayasan dan mitra yang membangun dapur MBG secara mandiri, sehingga BGN tak perlu membangun seluruh dapur.

Biaya yang ditanggung BGN juga difokuskan pada penyediaan MBG sebesar Rp15 rib per porsi, gaji pegawai termasuk SPPI, ahli gizi, dan akuntan di setiap SPPG yang jumlahnya hampir 100 ribu orang di seluruh Indonesia, hingga biaya operasional.

“Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

Pemerintah, sambungnya, tetap berkomitmen memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang baik.

“Pesan Pak (Presiden) Prabowo, tidak boleh satu anak Indonesia pun, baik (anak usia sekolah) yang berada di jalanan bila belum Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kabar pemberian MBG untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, ia menegaskan bahwa hal itu bukan bagian dari program BGN.

“Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan program BGN ya,” tandasnya.*