Respons Istana Terkait Desakan Darurat Bencana Nasional Banjir Sumatra
FORUM KEADILAN – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, kembali merespons desakan penetapan status darurat bencana nasional dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Teddy pun menilai perdebatan mengenai soal status bencana nasional seharusnya tidak mengaburkan substansi utama penanganan, yaitu kecepatan dan skala penanganan.
“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh,” kata Teddy dalam konferensi pers tanggap bencana Sumatra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19/12/2025.
Ia menegaskan sejak awal pemerintah pusat telah menyatakan penanganan bencana ini bersifat nasional, begitu juga untuk sisi pendanaannya.
Teddy mengatakan sejak 26 November lalu, pemerintah juga tidak diam dan penanganan dilakukan dengan skala nasional.
“Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat,” tuturnya.
Teddy juga turut membantah anggapan bahwa tanpa status bencana nasional anggaran pusat tidak dapat digunakan.
Ia mengatakan bahwa Prabowo sendiri sudah memastikan pendanaan penanganan bencana ini sepenuhnya dari pusat.
“Disampaikan 60 triliun akan sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah, kemudian tetap fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh Bupati, Walikota 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Muzakarah Ulama Aceh 2025 meminta agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), sebagai darurat bencana nasional.
“Muzakarah Ulama Aceh menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait penanganan bencana, yakni penetapan bencana nasional dan penguatan peran masjid sebagai pemersatu umat,” ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15/12/2025.
Prabowo sudah menjawab kritik dari berbagai pihak yang mendesak penetapan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor di Pulau Sumatra.
Kepala Negara itu mengatakan situasi saat ini sudah terkendali. Prabowo memastikan pemerintah tidak tinggal diam dan akan terus memonitor situasi di lokasi,
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional, kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.*
