Gubernur Aceh Muzakir Manaf Soal Bantuan Dari Luar Negeri: Prinsipnya Kita Ini Kemanusiaan

FORUM KEADILAN – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem tetap pada pendiriannya untuk menerima bantuan yang datang dari luar negeri tanpa mempersulit untuk masuk ke Tanah Rencong.

“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” ujar Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin, 15/12/2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Mualem setelah menerima bantuan dari perusahaan Upland Resources yang beroperasi di Inggris Raya (United Kingdom/UK), Malaysia, dan Indonesia. Bantuan yang disalurkan tersebut adalah bahan pokok untuk para pengungsi.

Mualem menjelaskan bantuan-bantuan tersebut langsung dibagikan ke masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Ia menegaskan dalam kondisi bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.

“Yang urgent dan paling parah ada beberapa kawasan, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Juga ke Takengon dan Beutong, serta Langsa,” katanya.

Di sisi lain, Chairman & CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di, menjelaskan bahwa bantuan itu adalah hasil penggalangan dana internal perusahaan di tiga negara tempat Upland beroperasi.

“Alhamdulillah, PT kita Upland di UK, Indonesia, dan Malaysia dapat mengumpulkan bantuan untuk Aceh,” tuturnya.

Sebagai informasi, untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin selebar-selebarnya atas bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistic yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan Cina.

Mualem mengungkapkan bahwa tak akan mempersulit bantuan internasional untuk membantu penanganan pascabencana di wilayahnya. Tak hanya itu, Pemprov Aceh bahkan telah mengirim surat secara resmi kepada dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNDP dan UNICEF untuk membantu penanganan pascabencana di Serambi Mekkah itu.

Sementara dalam rapat dengan seluruh jajaran Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mampu sendiri mengatasi penanggulangan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Mualem bercerita banyak pimpinan negara lain yang ingin mengirimkan bantuan ke Indonesia dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra.

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih concern anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin kemarin.

Prabowo menyatakan APBN siap menunjang bencana. Ia mengatakan bahwa APBN cukup untuk menangani itu karena pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Salah satu sokongan APBN adalah tambahan dana taktis ke pemerintah daerah bagi penanganan bencana. Yaitu Rp20 miliar bagi setiap provinsi terdampak, sedangkan Rp4 miliar untuk setiap kota atau kabupaten terdampak.

Sebelumnya diketahui, Mualem telah resmi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi banjir dan longsor di Aceh selama 14 hari sejak 12 hingga 25 Desember 2025.

Mualem menyebut keputusan tersebut diambil karena penanganan bencana masih membutuhkan upaya intensif, terpadu, dan terkoordinasi, mulai dari evakuasi, distribusi logistic, hingga perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas layanan publik.

“Kita sudah survei ke lapangan kita butuh perpanjangan selama 2 minggu lagi untuk kita rehabilitasi dan infrastruktur jadi ya perlu kita perpanjang,” kata Mualem.*