Soal Wacana Pilkada Tak Langsung, Demokrat: Tunggu Keputusan Bersama

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan partainya hanya bisa menunggu keputusan bersama atas usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

“Kita tunggu saja. Karena ini nanti keputusannya kolektif. Tentu ada kekurangan dan kelebihannya,” katanya, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis, 11/12/2025.

Herman mengingatkan, sebelumnya Indonesia memiliki pengalaman panjang terkait perdebatan sistem pemilihan kepala daerah. Ia mencontohkan dinamika pada tahun 2014, ketika DPR sempat menyetujui pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam rapat paripurna. Namun, keputusan itu kemudian dibatalkan setelah muncul desakan dari masyarakat yang menginginkan pilkada tetap digelar secara langsung.

“Atas aspirasi masyarakat yang sebagian besar menginginkan pemilihan secara langsung, Presiden pada waktu itu mengeluarkan Perppu agar pemilihan tetap dilaksanakan secara langsung,” jelasnya.

Menurut Herman, jika saat ini muncul kajian atau usulan baru terkait mekanisme pilkada tersebut, Demokrat akan mempelajarinya secara komprehensif.

Saat ini, Herman menyebut internal partai sudah melakukan pembahasan sebanyak tiga kali, termasuk berdiskusi dengan partai-partai sahabat.

“Kalau ada kajian-kajian baru, tentu akan kami rumuskan. Kami sudah tiga putaran membahas di internal, termasuk membahas dengan partai-partai sahabat,” katanya.

Herman menegaskan, Demokrat ingin memastikan keputusan yang diambil nantinya merupakan sistem terbaik bagi masyarakat dan tidak memunculkan kegaduhan publik.

“Ini belum final, kita tunggu saja nanti hasilnya. Supaya tidak menjadi polemik di masyarakat. Pada akhirnya keputusan yang diambil harus menjadi sistem dan mekanisme terbaik untuk masyarakat,” tutupnya.*