Kamis, 11 Desember 2025
Menu

Herman Khaeron Tegaskan Sektor Perikanan Perlu Dukungan Infrastruktur

Redaksi
Sekjen Demokrat Herman Khaeron, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis, 11/12/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Sekjen Demokrat Herman Khaeron, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis, 11/12/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan pentingnya sektor kelautan dan perikanan dalam memegang peran strategis untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional sesuai amanat Undang-Undang.

Hal ini diungkapkan oleh Herman saat menghadiri kegiatan diskusi publik yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) bekerja sama dengan Forum Pensiunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sekaligus memperingati Hari Nusantara yang jatuh pada 13 Desember 2025.

“Jika melihat urgensinya, sektor kelautan dan perikanan bukan hanya penyedia pangan, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, akses jalan, pasar, hingga fasilitas cold storage,” katanya, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis, 11/12/2025.

Ia menjelaskan, orkestrasi pembangunan infrastruktur tersebut dapat diperkuat melalui peran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, terutama dalam menghubungkan kebutuhan masyarakat pesisir dengan kebijakan lintas sektor.

Herman juga menyinggung adanya pembahasan strategis mengenai pembangunan Giant Sea Wall yang dinilai sangat penting untuk menyelamatkan jutaan warga di kawasan Pantai Utara Jawa, termasuk area industri strategis.

“Kalau ini terus digulirkan dengan berbagai aspirasi dan masukan publik kepada Menteri KP dan Menko Infrastruktur, saya yakin ke depan bisa menjadi trigger peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” jelasnya.

Apalagi, kata Herman, ada program Kampung Nelayan sebagai salah satu program prioritas yang memiliki urgensi tinggi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan rakyat.

“Yang penting adalah akses terhadap berbagai fasilitas yang difasilitasi negara harus tepat sasaran. Jangan sampai hanya dinikmati pihak-pihak tertentu,” tegasnya.

Herman mengingatkan dalam program-program yang bersifat direct to people, potensi penyimpangan memang kerap muncul ketika hanya segelintir kelompok atau individu yang menikmati manfaat tersebut. Namun, ia berharap Kampung Nelayan bisa memberikan manfaat secara menyeluruh tanpa terkecuali.*

Laporan oleh: Novia Suhari